Netizensulut.com, Minahasa – Herol Vresly Kaawoan (HVK) minta Bupati Minahasa Evaluasi kinerja camat Kakas, hal itu bermula dari kegiatan Sosialisasii Wawasan Kebangsaan.
Dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan atau biasa disapa HVK menggelar kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa jadi sasaran HVK kali ini untuk melangsungkan kegiatan tersebut.
HVK dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan saat itu menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama serta narasumber Novita Lumintang, Selasa, (21/02/2023).
Adapun HVK sebelum memasuki materi mengawalinya dengan Kuis berhadiah yang dimana tujuannya untuk menguji para audiens yang hadir saat itu.
Yang diuji oleh HVK saat itu adalah apakah masyarakat yang hadir tahu mengenai empat pilar kebangsaan, tujuan bernegara, dan Pancasila.
Disambut baik oleh masyarakat di desa Paslaten sehingga membuat peserta membludak mendatangi lokasi sosialisasi itu.
Namun ada satu hal yang menurutnya sangat memprihatinkan, dimana Camat Kakas yang diundang dalam kegiatan tersebut tapi tidak menghadiri kegiatan tersebut.
“tapi ada satu hal disesalkan, dimana camat yang terundang tidak memenuhi undangan bahkan tidak mengutus perwakilan pada sosbag,” tutur HVK dalam pesan teks yang ia sampaikan kepada awak media.
Ia pun menjelaskan bahwasannya dirinya sudah kali kedua mendatangi desa tersebut untuk melakukan sosialisasi.
“Sosbag di Kec amatan Kakas sudah 2 kali saya laksanakan dan dari kecamatan tidak memenuhi undangan, padahal ini adalah kegiatan resmi dari secretariat DPRD,” terangnya.
Berdasarkan hal tersebut HVK meminta kepada Pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja camat kakas.
“untuk saya mendorong pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati bersama sekda yang baru mengevaluasi kinerja camat tersebut,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan, “ tidak hadir atau mengutus perwakilan berarti camat tersebut tidak mendukung kegiatan dari pemerintah Provinsi Sulut dalam hal ini secretariat DPRD.” Tegasnya.
Herol juga menyinggung bahwa betapa pentingnya kegiatan tersebut dikarenakan ia pernah menemui ada beberapa orang yang ditahapan seleksi Komisi Informasi Provinsi tak tau atau tidak dapat menjawab terkait 4 pilar kebangsaan dan tujuan bernegara.
“Kenapa Penting ? karena saat melakukan Fit and Proper test beberapa bulan lalu calon Komisioner Komisi Informasi Provinsi ada beberapa orang tidak tau/bisa menjawab terkait empat pilar kebangsaan dan tujuan bernegara.” Ungkap aleg dapil Minahasa-Tomohon itu.
Ia pun menambahkan, “jadi gelar akademisi tidak menjamin orang tersebut mengetahui wawasan kebangsaan dan tujuan bernegara. Sehingga perlu di sosialisasikan kembali.” Tutup Politisi dari Partai Gerindra itu.
Komentar