Netizensulut.com, Sulut – Dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Anggota Dewan Ir. Julius Jems Tuuk melayangkan Interupsi dalam rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Gubernur di Ruang rapat Paripurna, Kantor DPRD Sulut, Selasa (28/03/2023).
Hadir dalam rapat Paripurna tersebut, Wakil Gubernur Steven Kandouw, Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, Wakil ketua DPRD Viktor Mailangkay daj James Arthur Kojongin, sebagian besar Anggota DPRD Sulut, Sekprov Sulut, para Pejabat jajaran Pemprov.
Sebagai wakil rakyat tentunya Ir. Julius Jems Tuuk harus dan terus mengawal persoalan yang menjadi kesenjangan ditengah masyarakat. Oleh sebab itu Aleg yang dikenal dengan sebutan Jems Tuuk itu pun menyampaikan mengenai persoalan Pemotongan Dana PIP bagi siswa di SMA 1 Dumoga didalam rapat Paripurna.
Adapun yang menjadi hal bagi Jems Tuuk ialah mengenai penanganan kasus yang terjadi di SMA 1 Dumoga yang sudah terbilang lama tidak selesai diurus Dinas Pendidikan Sulut.
Ia pun setelah melakukan Penyusuran masalah mendapati ada banyak siswa yang mendapat pemotongan dana PIP yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang tidak bertanggungjawab.
“Point yang ingin disampaikan adalah kepala sekolah melakukan penagihan dana komite diatas dana PIP yang dibagikan oleh negara kepada siswa miskin. Dan celakanya lagi pemotongan dana PIP yang diambil untuk membayar dana komite itu dengan cara mengumpulkan semua buku rekening ketika dana ini turun, dimobilisasi lah murid-murid ini ke Bank, setelah itu ketika siswa keluar dari Bank langsung diminta. Bahkan ada yang menerima hanya 7000 dari 1 juta rupiah, bahkan ada yang tidak menerima,” Ungkap Jems Tuuk.
Ia juga membeberkan bahwa persoalan ini sudah sampai di meja kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.
“Dibanyak tempat saya diskusi, ini adalah masalah Pidana.”
Kalau rakyat, para orang tua murid di dumoga menbaca bahwa kejadian ini adalah suatu pembiaran dari Provinsi Sulut khususnya Dinas Pendidikan.
Ia juga minta kepada Wagub dan Sekprov agar segera menyelesaiakan persoalan ini.
“Saya minta pak Wakil Gubernur, kepada Sekrpov segera persoalan ini diselesaikan. Karena ini ada berimplikasi Hukum, dan saya bisa pastikan pak sekprov akan terjerat dalam kejadian ini.” Tandas Tuuk.
Karena menurutnya juga bahwa Sekprov adalah Pemimpin ASN yang bisa mengendalikan semuanya.
“Saya tidak mau Pemerintah ini, orang lain yang makan Nangka (buah nangka), Gebernur dan Wakil Gubermur yang kena Getahnya.” Terang Aleg dari fraksi PDIP itu.
Jems Tuuk juga kembali mengingatkan Kadis Pendidikan Provinsi Sulawesi utara Grace Punuh, “jangan cuman suka jabatan, tetapi anda tidak bisa mengatur kepala-kepala sekolah,” tuturnya.
“Kalau Jems Tuuk Kadis Pendidikan, Saya pasti meletakan jabatan karena saya tidak mampu. Jangan hanya berdiri diatas SK Gubernur.” Tambahnya.
Kembali menegaskan, Anggota Dewan asal dapil BMR itu menjelaskan kepada Wakil Gubernur bahwa selama dirinya menjabat sekretaris Komisi IV DPRD Sulut di tahan-tahun sebelumnya, bahwa Dinas Pendidikan tidak ada Prestasi yang ditorehkan oleh Kadis Pendidikan Grace Punuh selama menjabat.
“Sebutkan kepada saya, apa prestasi yang dilakukan oleh Dr. Grace Punuh,” tegas Jems Tuuk anggota dewan yang sering vokal itu.
Jems Tuuk juga membeberkan bahwa sudah banyak LSM yang terlibat didalam, ia mengatakan bahwa dari awal ia sudah memperingatkan agar segera di membereskan kepala sekolah yang tidak bisa memimpin sekolahnya.
Dikesempatan itu juga, Ir. Julius Jems Tuuk menyampaikan poin kedua yang ingin ia utaran mengenai kesimpulan yang saat ini telah diputuskan.
“Hari ini Saya sebagai Direktur LSM Peduli Pendidikan Sulut Pak Steven, setelah saya mempelajari dengan banyak titik pada akhirnya sampailah saya pada satu kesimpulan yang harus kita perjuangkan kepada bapak Presiden dan Menteri Pendidikan agar Dana Bos di Tarik menjadi kewenangan Provinsi, tidak diberikan kepada kepala-kepala sekolah.” Pungkas Tuuk.
Baca juga:
Komentar