Netizensulut.com – Perkembangan demokrasi di Bumi Nyiur melambai semakin dirongrong oleh para pelaku politik praktis sehingga membuat paradigma Masyarakat untuk menjelang Pemilu 2024 mendatang seolah hanya sebuah perebutan kekuasaan semata.
Melihat penyimpangan tersebut Anggota DPRD Sulut Nick Adicipta Lomban berharap agar seluruh masyarakat tetap kondusif menghadapi Tahun politik ini.
Kepada awak media Nick mengatakan bahwa Sulawesi utara merupakan salah satu daerah yang rentan terjadi gangguan dalam menjelang Pemilu 2024 mendatang, dan hal itupun sudah disampaikan oleh Badan Pengawasan Pemilu beberapa waktu lalu.
Rilis Bawaslu RI terkait IKP untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024, ada 10 daerah yang rentan gangguan pemilu 2024.
Optimis Nick Lomban Menghadapi Pemilu 2024
“Walaupun Sulawesi utara merupakan salah satu daerah yang dikategorikan rentan gangguan dalam menjelang Pemilu 2024 mendatang. Tapi saya tetap optimis masyarakat Sulut akan mampu melewati masa sulit ini.” Tutur Nick Lomban di ruang kerjanya dikantor DPRD Sulut, Selasa (08/08/2023).
Ia pun berharap agar masyarakat tetap kondusif menghadapi persoalan politik di tahun politik ini.
“Saya kira masyarakat sulut sudah cukup dewasa dalam menilai mana politik praktis dan bagaimana cara menyikapinya. Oleh karena itu Saya juga tentunya berharap agar masyarakat tetap kondusif dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang.” Harap Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sulut itu.
Adapun hal-hal yang perlu diketahui masyarakat Sulawesi utara dalam menjelang Pemilu 2024.
Apa Itu Kerawanan Pemilu?
Sebagai informasi, IKP ini semacam sistem peringatan dini untuk memetakan potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, IKP yang disusun berdasarkan tim riset Bawaslu di seluruh wilayah ini bakal menjadi parameter guna mengukur sehat atau tidaknya pesta demokrasi di Indonesia.
Provinsi dengan IKP Tertinggi
Dalam IKP tersebut terungkap beberapa kategori provinsi dengan rawan tinggi, sedang dan rendah. Untuk kategori rawan tinggi yaitu, Jakarta dengan skor 88,95, Sulawesi Utara (87,48), Maluku Utara (84,86), Jawa Barat (77,04) dan Kalimantan Timur (77,04).
Untuk kategori rawan sedang terdapat 21 provinsi, diantaranya, Banten (66,53), Lampung (64,61), Riau (62,59), Papua (57,27) dan Nusa Tenggara Timur (56,75). Sebanyak delapan provinsi masuk dalam kategori rendah, diantaranya Kalimantan Utara (20,36), Kalimantan Tengah (18,77), Jawa Timur (14,74), Kalimantan Barat (12,69) dan Jambi (12,03).
Dasar Penilaian IKP
Sekadar informasi, IKP 2024 ini bermuara pada lima isu strategis yang berkontribusi pada sukses dan tidaknya Pemilu Serentak 2024 yang terbuka, jujur, dan adil.
Beberapa Isu yang perlu diketahui dalam Menjelang Pemilu 2024.
Isu pertama
yang dianggap paling berkontribusi atas kerawanan pemilu adalah netralitas penyelenggara pemilu guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penyelenggaraan pemilu.
Isu kedua
pelaksanaan tahapan pemilu di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang notabene empat provinsi anyar yang baru saja dibentuk pada tahun ini, agar siap mengikuti ritme.
Isu ketiga
yakni masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dukungan politik.
Isu keempat
perlunya langkah-langkah mitigasi khusus untuk mengantisipasi kerawanan akibat dinamika politik di dunia maya. Isu kelima, pemenuhan hak memilih dan dipilih yang tetap harus dijamin sebagai hak konstitusional warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan kelompok rentan.
Komentar