Netizensulut.com, SULUT – CNR Pertanyakan Soal Realisasi Belanja Pokok ASN di Dishub Sulut.
Anggota Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2023.
Careig Runtu (CNR), menyoroti realisasi anggaran belanja pokok Aparatur Sipil Negara di Dinas Perhubungan Sulut.
Hal ini menjadi perhatian khusus bagi legislator dapil Min-Tom, mengingat adanya perbedaan dalam laporan yang di sampaikan Izak Rey.
CNR: Soal Realisasi Anggaran Tunjangan ASN
“Paparan pak Kadis terkait penyediaan gaji dan tunjangan ASN di mana dalam laporan LKPJ terdapat realisasi sebesar 90 persen lebih, namun dalam realisasi belanja pokok terdapat perbedaan angka yang bervariasi.”
“Ketika kita berbicara gaji dan tunjangan ASN di sini ada belanja pokok yang masih 82 persen ada 79 persen, tunjangan ini kan LKPJ berarti laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah di tahun 2023.” tandas CNR Selasa (16/4) dalam agenda Pansus LKPJ yang di pimpin ketua Panja III Julius Jems Tuuk.
Selain itu, CNR juga menyoroti beberapa poin terkait belanja gaji pokok, belanja tunjangan, belanja tunjangan jabatan, dan tunjangan fungsional.
Adapun, di anggarkan sebesar Rp. 162 juta, namun baru terealisasi sebesar Rp. 159 juta, termasuk tunjangan tambahan penghasilan yang baru terealisasi sekitar 79%.
“Kami meminta penjelasan mengenai alasan mengapa beberapa item program dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terkait penyediaan gaji dan tunjangan ASN belum terealisasi 100 persen,” jelas Politisi Golkar tersebut.
“Kami tidak bermaksud mencari kesalahan, namun hal ini kami lakukan untuk mendorong kinerja perangkat daerah di bawah kepemimpinan ODSK agar semakin baik ke depan,” tambahnya.
Dalam konteks ini, penting bagi Pansus LKPJ untuk memastikan realisasi anggaran belanja pokok ASN pada Dishub Sulut sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.
Melakukan Evaluasi untuk Meningkatkan Efisiensi
Dengan melakukan evaluasi secara cermat dan mendalam terhadap perbedaan angka yang terjadi.
Di harapkan dapat di temukan solusi yang tepat guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik.
Sebagai anggota Panitia Khusus, CNR dan seluruh anggota lainnya memiliki tanggung jawab untuk memastikan.
Bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur tahun 2023 dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan anggaran publik di Sulut.
Dengan demikian, di harapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik.
dapat terus di tingkatkan demi tercapainya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Melalui kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif, serta melalui mekanisme pengawasan yang ketat.
berharap masalah terkait CNR Soal realisasi anggaran belanja pokok ASN di Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat di atasi dengan baik.
Komentar