DPRD Sulut Menggelar Rapat Paripurna dalam Rangka Mendengarkan Pidato Presiden Jokowi Tentang Laporan Kinerja Lembaga Negara

Netizensulut.com, SULUT – DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI tentang penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-lembaga negara dan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, Jumat (16/08/2024) pukul: 10.00 WITA.

Rapat paripurna di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen yang di dampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay.

Juga di hadiri oleh Gubernur dan Wagub Sulut Olly Dondokambey, Steven Kandouw serta para unsur Forkompinda, OPD dan Insan Pers.

Via daring, semua yang hadir mendengarkan langsung Pidato kenegaraan RI oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam Pidatonya, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama melintasi tantangan dan perubahan hingga sampai pada titik lontar guna menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.

Presiden menyadari adanya banyak tantangan yang harus di selesaikan tetapi juga yakin dan percaya dengan dukungan serta doa dari rakyat Indonesia yang menjadi sumber kekuatannya.

Presiden yang mengenakan pakaian adat Betawi pagi ini mengucap syukur karena selama sepuluh tahun telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesiasentris, membangun dari pinggiran, membangun dari desa dan membangun dari daerah terluar wilayah Indonesia.

“Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilo meter jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 hektare jaringan irigasi baru,” ujar Presiden.

Dengan pembangunan tersebut, Presiden menerangkan bahwa di tahun 2023 negara berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%.

Begitu pun dengan daya saing yang meningkat dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024 dan bangsa Indonesia mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.

Indonesia bahkan mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Bahkan, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20%.

Selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa inflasi terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan hingga mencapai 200%.

Sama halnya dengan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 yang mampu diturunkan menjadi 0,8%; angka stunting berkurang 21,5% pada 2023; dan tingkat pengangguran yang mampu ditekan hingga 4,8% pada 2024.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.

“Rp361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) per tahun, mulai usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Presiden.

Selama sepuluh tahun masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan telah mengalokasikan Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD-SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Sementara, untuk meningkatkan ekonomi, telah dimanfaatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp225 triliun kepada sekitar 10 juta keluarga kurang mampu pertahunnya.

Tercatat pula, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja di Indonesia.

“Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas. Pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama,” ungkap Presiden.

Komentar