Netizensulut.com, SULUT – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kini menjadi sasaran kritik tajam dari Henry Walukow Anggota Komisi I DPRD Sulut.
Sorotan ini muncul segera setelah Bappeda menyampaikan permohonan maaf resminya melalui platform media sosial.
Permintaan maaf yang di unggah oleh Bappeda Sulut tersebut berhubungan erat dengan terdeteksinya adanya kesalahan fatal dalam penyajian data ketika mereka mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPRD Sulut.
Menanggapi kejadian ini, Anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow, menegaskan bahwa persoalan kesiapan dan keakuratan data dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam setiap RDP yang di adakan bersama DPRD selalu menjadi topik dan pertanyaan serius yang di angkat di awal rapat.
Kecerobohan yang di tunjukkan Bappeda Sulut dalam proses penyajian data ini berujung pada data yang keliru, hingga akhirnya memaksa mereka menyampaikan klarifikasi yang ironisnya di lakukan melalui media sosial.
Padahal, data yang di minta dalam RDP merupakan elemen yang sangat penting dan wajib agar dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pandang enteng makanya data asal-asal,” sorot Henry Kamis, (16/10/2025) saat di informasikan terkait postingan permohonan maaf Bappeda Sulut di sosial media.
Jelas sekali, tindakan Bappeda yang menyajikan data yang ternyata tidak mampu di pertanggungjawabkan kebenarannya bagi masyarakat Sulut di dalam forum resmi DPRD Sulut, secara gamblang menunjukkan adanya indikasi kinerja Bappeda yang buruk.
“Kesalahan data. Ya, ini cerminan bagaimana kinerja Bappeda Sulut,” tegas Henry.
Persoalan serupa mengenai ketidaksiapan data dari SKPD belakangan ini kerap mewarnai Rapat Dengar Pendapat di DPRD Sulut, seringkali di iringi dengan berbagai alasan yang bersifat klasik dari SKPD terkait.
Bahkan, sebelumnya di lingkungan Komisi III DPRD, isu kesiapan data dari SKPD pernah memicu perdebatan yang sangat alot hingga akhirnya memicu kemarahan sekretaris komisi III pada waktu itu.
Kesiapan data yang akurat dan terperinci tentu saja sangat wajib hukumnya dan mutlak diperlukan saat rapat bersama DPRD Sulut, karena ini merupakan bahan pertanggungjawaban kinerja Pemerintah kepada seluruh rakyat Sulawesi Utara.