Netizensulut.com, MANADO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) maraton bersama mitra kerja, termasuk Sekretariat Dewan (Setwan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, pada Selasa (14/10/2025).
Rapat yang berlangsung di Ruang rapat Komisi I DPRD Sulut ini menyentuh tiga isu utama: fasilitas kerja dewan, apresiasi terhadap pers, dan data kemiskinan ekstrem.
1. Fasilitas Kerja Dewan: Keluhan “Lampu Mati” Jadi Sorotan Penting
RDP dengan Setwan berlangsung dinamis, di buka dengan Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, menyoroti kondisi fasilitas di kompleks perkantoran dewan.
Keluhan Braien tentang fasilitas kerja bahkan sempat mencairkan suasana.
“Lampu di ruangan saya sudah mati. Siapa yang bertanggung jawab? Mungkin Pak Justman. Mohon hal ini bisa segera di perhatikan,” ujar Braien Waworuntu dengan nada yang tegas namun disisipi senyum.
Politisi muda Dapil Minahasa-Tomohon ini menekankan bahwa kenyamanan dan ketersediaan sarana kerja sangat vital sebagai pendukung kinerja lembaga legislatif.
Ia berharap semua kebutuhan dewan dapat di inventarisasi dan di rencanakan matang.
“Kami ingin lingkungan kerja yang nyaman dan efisien, karena di sinilah tempat kami berdiskusi, merumuskan kebijakan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Sulawesi Utara,” tandas Braien.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Analis Kebijakan Muda Sekretariat DPRD Sulut, Justman Entjaurau, S.T., di dampingi Sekretaris DPRD Niklas Silangen, segera memberikan klarifikasi.
“Mohon izin, Pak Ketua. Terkait lampu yang di keluhkan, sudah kami perbaiki. Petugas juga telah mengirimkan bukti perbaikan. Kami mohon maaf karena baru hari ini mendapatkan informasi langsung dari Bapak,” jelas Justman.
Sekretariat berjanji akan bersikap lebih proaktif dengan melakukan pengecekan rutin.
“Kami akan lakukan pemeriksaan berkala terhadap fasilitas kantor. Jika ada yang rusak, segera kami tindaklanjuti,” ujarnya seraya menutup tanggapan dengan senyum.
2. Apresiasi dan Perjuangan untuk Kesejahteraan Pers
Momen bersejarah terjadi dalam RDP tersebut ketika Komisi I DPRD Sulut memberikan apresiasi dan ruang bicara yang luas kepada wartawan pos liputan dewan.
Ini adalah kali pertama pers di undang untuk duduk langsung dalam rapat resmi Komisi I.
Ketua Komisi I, Braien Waworuntu, secara terbuka mempersilakan wartawan mengikuti RDP bersama Sekretariat DPRD sebagai bentuk penghargaan dan penyediaan ruang penyampaian aspirasi.
Wartawan senior, Martino Limpong, menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan ini.
“Selama bertahun-tahun saya bertugas meliput di DPRD Sulut, baru kali ini, di bawah kepemimpinan Braien Waworuntu dan Royke Anter, kami merasa benar-benar di undang secara resmi,” ungkap Martino sambil tersenyum.
Senada dengan Martino, jurnalis Dirangga berharap DPRD dan Setwan dapat lebih memperhatikan wartawan yang konsisten meliput setiap hari.
“Kami ini datang dari luar Kota Manado, tapi tetap setia meliput setiap hari. Mohon kiranya pimpinan Komisi I dan Setwan bisa melihat siapa yang benar-benar aktif. Kami tidak meminta muluk-muluk, hanya agar ada bentuk penghargaan bagi yang konsisten hadir meliput,” ujarnya.
Menyikapi aspirasi ini, Braien Waworuntu (BW) meminta Setwan untuk memberikan penghargaan kepada jurnalis yang aktif.
“Beri penghargaan kepada wartawan yang aktif, karena mereka juga mengeluarkan biaya untuk datang ke kantor dewan,” Ucap BW.
Braien juga mengusulkan agar wartawan turut di gandeng saat anggota DPRD melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke luar daerah, tujuannya agar informasi dan hasil kunker dapat di beritakan.
“Nanti atur pembagiannya. Kiranya usulan ini bisa di tindaklanjuti,” Tutur Braien.
Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti usulan pers.
“Apa yang menjadi masukan dari para wartawan, kiranya dari pihak Setwan bisa menindaklanjuti, dan bukan hanya sebatas di bahas saja,” tegas Royke.
3. Kemiskinan Ekstrem: Manado Mencatat Angka Tertinggi
Agenda RDP Komisi I berlanjut dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Utara.
Dalam sesi ini, Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, membeberkan fakta mengejutkan terkait angka kemiskinan di Sulut.
Meskipun Pemerintah Kota Manado gencar melakukan pembangunan infrastruktur, ternyata angka kemiskinan ekstrem tertinggi justru berada di ibu kota provinsi tersebut.
“Tetapi memang untuk miskin ekstrem tertinggi justru ada di Kota Manado karena, memang jumlah penduduk terbesar ada di Kota Manado. Itu yang menjadi catatan kami,” Tutur Katuuk di hadapan Komisi I DPRD Sulut saat RDP.
Sementara itu, tiga kabupaten/kota dengan kategori kemiskinan umum tertinggi adalah Kabupaten Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan Minahasa Tenggara.
Elvira Katuuk menjelaskan bahwa data ini diperoleh saat Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dipimpin Wakil Gubernur Sulut.
Salah satu poin pentingnya adalah Verifikasi dan pemutahiran data untuk menemukan 7,61 yang miskin Absolut, atau sekitar 700 jiwa di Sulut.
“Ini yang pak Gubernur minta agar supaya betul-betul ketika program kita dilakukan, sasarannya tepat dan dapat menurunkan angka kemiskinan,” ungkapnya.
Proses verifikasi data ini kompleks, membutuhkan sinkronisasi data antar Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan data kementerian.
“Belum sempat mengakses Reksosek karena proses mengaksesnya itu luar biasa ketika kita masuk ke level 3 itu by name, by address. Begitu banyak kriteria yang harus kita penuhi karena itu data yang harus kita penuhi. Ini butuh sinkronisasi data yang ada di Dinas Sosial Kabupaten, Kota,” ujar Elvira.
Pimpinan Komisi I yang hadir dalam RDP tersebut antara lain Koordinator Komisi I Royke Anter, Ketua Komisi I Braien Waworuntu, Waket Komisi I Rhesa Waworuntu, Sekretaris Komisi I Julitje Maringka, serta Anggota Komisi: Raski Mokodompit, Feramitha Mokodompit, Mulyadi Paputungan, dan Henry Walukow. (ADVETORIAL)