Netizensulut.com, SULUT – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara (Sulut) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi memulai pembahasan akhir Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulut Tahun 2026.
Rapat penting ini digelar di DPRD Sulut pada Selasa (25/11/2025), menjelang pengesahan APBD pada keesokan harinya, Rabu (26/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen, dan di hadiri oleh jajaran pimpinan serta pejabat Pemprov Sulut, termasuk Ketua TAPD/Plt Sekprov Sulut, Tahlis Gallang.
Sekprov Tahlis Gallang menjelaskan bahwa Rancangan APBD 2026 pada dasarnya sama dengan yang di sampaikan Gubernur sebelumnya, namun ada beberapa penyesuaian.
Kenaikan Pendapatan: Proyeksi penerimaan dari dividen Bank Sulut Gorontalo (BSG) naik dari Rp70,9 miliar menjadi Rp75 miliar setelah pembahasan Banggar dan Direksi BSG.
Kewajiban Utang: APBD 2026 juga mencakup kewajiban pembayaran cicilan utang kepada PT SMI sebesar Rp210 miliar per tahun.
Anggota Banggar, Cindy Wurangian, menyoroti masalah klasik: penyaluran beasiswa yang selalu lamban di Dinas Pendidikan Sulut.
“Sudah di penghujung 2025, tetapi kejelasan penyaluran beasiswa belum ada. Padahal anggarannya selalu ditata dalam APBD. Jangan sampai ini merugikan anak-anak yang membutuhkan,” tegas Cindy.
Ia mendesak agar beasiswa tahun berjalan segera di cairkan dan penyaluran beasiswa 2026 dilakukan lebih cepat, sejak awal tahun.
Selain Cindy, ada rekan sedapilnya juga yaitu Henry Walukow dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan target makro dari APBD 2026 kepada ketua TAPD Tahlis Gallang.
“Seharusnya kita punya target, Saya dari tadi belum mendengar secara makro, Apa target APBD Tahun 2026? Contohnya mengurangnya angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi berapa persen,” tutur Walukow.
Henry juga menjelaskan agar supaya APBD Tahin 2026 ini bener-benar terukur dan sesuai target kedepan sehingga mempunyai dampak atau impac yang jelas di rasakan masyarakat Sulut.
“Karena ingat, di tahun 2025 kita masih mengoleksi 6,7 persen angka kemiskinan di Sulawesi utara” tegas politisi vokal dari dapil Minut-Bitung itu.
Pada kesempatannya, Tahlis Gallang menjawab pertanyaan dan masukan dari Henry Walukow dengan mengatakan bahwa akan melakukan perbaikan pada materi presentasi dari TAPD.
Disisi lain, Kenaikan pos belanja hibah dari Rp51 miliar menjadi Rp53 miliar juga menjadi sorotan Anggota Banggar Amir Liputo.
“Kami ingin kejelasan. Dalam kondisi keuangan yang sulit, kenapa hibah justru bertambah? Hibah ini harus dijelaskan secara rinci agar tidak menjadi fitnah,” ujar Amir.
Menanggapi hal ini, Kepala BKAD Clay Dondokambey merinci bahwa dana hibah (sekitar Rp10 miliar di luar Dana BOS Rp43 miliar) akan di alokasikan untuk:
- Instansi Vertikal (Pusat): Rp5,523 Miliar
- Rumah Ibadah (Kesra): Rp1,875 Miliar
- Kominfo: Rp1,5 Miliar
- Koperasi: Rp500 Juta
- Dispora: Rp501 Juta
Ditempat yang sama, Anggota DPRD Jeane Laluyan juga memberikan sorotan tajam, mempersoalkan tidak adanya alokasi hibah untuk cabang olahraga berprestasi, seperti tinju, yang menyumbang medali di PON Aceh–Medan.
“Masak tinju yang menyumbang medali terbanyak tidak dapat satu rupiah pun? Bagaimana atlet mau bertahan tanpa dukungan pemerintah?” ujarnya.
Sekprov Tahlis berjanji akan mengevaluasi kembali anggaran Dispora dan memastikan atlet berprestasi mendapat apresiasi pemerintah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan dalam program Perkasa.
APBD Sulut 2026 di susun di tengah adanya pemangkasan Dana Transfer Daerah (TKD) dari pusat sebesar Rp690 miliar.
Walaupun demikian, Pemprov Sulut tetap memprioritaskan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Anggota Banggar, Amir Liputo, menyatakan bahwa meskipun banyak usulan yang sulit direalisasikan, beberapa aspirasi masyarakat masih bisa di akomodasi, seperti:
Program Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang naik dari 3 unit menjadi hampir 50 unit pada 2026.
Dana operasional panti sosial yang dinaikkan kembali menjadi hampir Rp1 miliar (untuk lebih dari 60 panti), setelah sempat turun drastis.
Setelah semua pembahasan selesai, Rancangan APBD 2026 di jadwalkan akan di sahkan dalam rapat paripurna DPRD Sulut pada Rabu, 26 November 2025.
Pemerintah dan DPRD menegaskan bahwa APBD 2026, meskipun terbatas, tetap berfokus pada stabilitas layanan publik dan dukungan proporsional untuk sektor pendidikan, sosial, dan olahraga. (ADVETORIAL)