Netizensulut.com, Manado – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara telah kembali mengadakan pembahasan mendalam mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini menjadi sangat krusial menyusul keputusan pemerintah pusat yang mengurangi secara signifikan alokasi Dana Transfer Daerah (DTD) untuk wilayah Sulawesi Utara.
Pembahasan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 November 2025, di pimpin langsung oleh Ketua Banggar DPRD Sulut dr. Fransiskus Andi Silangen.
Adapun, Plt Sekprov Sulut Tahlis Gallang dalam pemaparannya menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Sulut harus mengambil langkah penghematan yang sangat ketat (atau “ekstrem”) agar struktur APBD tetap seimbang, dan agar seluruh program strategis di daerah dapat terus berjalan.
Tahlis Gallang menjelaskan, “Pemotongan Dana Transfer Daerah berpengaruh besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Karena itu, kami harus menyesuaikan diri dengan melakukan langkah-langkah efisiensi.” jelasnya.
Salah satu kebijakan efisiensi yang sedang di pertimbangkan adalah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jika sebelumnya Pemprov Sulut konsisten memberikan TPP selama 14 bulan dalam satu tahun, rencana untuk tahun 2026 akan di ubah.
Mengenai rencana perubahan tersebut, Tahlis mengungkapkan.
“TPP untuk tahun 2026 rencananya diberikan hanya 12 bulan. Namun, besaran TPP selama 12 bulan ini masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.” ungkap Plt Sekprov.
Tahlis juga menambahkan bahwa kemungkinan adanya penyesuaian terhadap besaran TPP juga terbuka.
“Jika setelah evaluasi ternyata ada pengurangan besaran, maka kebijakan 14 bulan bisa kembali diberlakukan agar kesejahteraan ASN tetap terjaga.” katanya.
Banggar DPRD Sulut menganggap penjelasan ini sangat penting guna memastikan bahwa perencanaan APBD 2026 bersifat realistis dan sesuai dengan kapasitas keuangan daerah.
Meskipun demikian, pihak legislatif mendesak pemerintah daerah agar tetap memprioritaskan keberlanjutan program pelayanan publik dan proyek pembangunan utama.
Pembahasan KUA-PPAS 2026 dijadwalkan akan berlanjut selama beberapa hari ke depan.
Hal ini dilakukan untuk memastikan semua penyesuaian fiskal telah terakomodasi dengan cermat sebelum memasuki tahap akhir penetapan APBD.
Mengingat adanya pengurangan dana dari pemerintah pusat, kolaborasi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif dianggap sangat menentukan (atau “krusial”) untuk menjaga stabilitas anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.