Netizensulut.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah progresif untuk mengakselerasi pembangunan daerah dalam jangka panjang.
Hal ini tercermin saat Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, hadir secara langsung di Gedung Cengkih untuk menyampaikan penjelasan terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD tersebut, Gubernur Yulius memaparkan inisiatif pemerintah yang menyasar tiga sektor vital, perencanaan anggaran masa depan, pembentukan mesin ekonomi baru, dan optimalisasi pendapatan daerah.
Hadir dalam Rapat Paripurna itu, Gubernur Sulut Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Andi Silangen bersama wakil ketua serta seluruh anggota DPRD Sulut, dan Jajaran Forkopimda Sulawesi utara.
Poin yang menjadi sorotan utama adalah usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama PT. Membangun Sulut Maju.
Kehadiran perseroan daerah ini di harapkan menjadi “darah segar” yang mampu memperkuat struktur perekonomian Sulawesi Utara melalui pengelolaan aset dan potensi bisnis yang lebih profesional.
Selain itu, Gubernur juga meletakkan dasar fiskal jangka panjang melalui penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Melengkapi paket kebijakan tersebut, diajukan pula Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang di tujukan untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika ekonomi terkini guna menggenjot pendapatan asli daerah.
“Ketiga rancangan ini memiliki urgensi tinggi. Kita berbicara soal penguatan tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, upaya konkret meningkatkan pendapatan daerah, serta bagaimana BUMD bisa berperan lebih optimal sebagai motor penggerak ekonomi,” tegas Gubernur Yulius dalam penjelasannya.
Agenda paripurna tidak hanya berjalan satu arah. Forum ini juga menjadi wadah bagi Fraksi-fraksi DPRD Sulut untuk menyampaikan Pemandangan Umum mereka terhadap usulan eksekutif tersebut.
Dinamika ini menunjukkan fungsi pengawasan dan legislasi yang berjalan seimbang.
Menutup penjelasannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk bekerja “bahu-membahu” bersama DPRD.
Sinergi ini dinilai krusial untuk mematangkan regulasi tersebut agar saat disahkan nanti, produk hukum ini benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
(*/Nzo)