Netizensulut.com, Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, memenuhi undangan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Acara penting ini berlangsung di Jakarta pada hari Kamis, 13 November 2025.
Di hadapan para peserta Rakornas yang datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, Seskab Teddy menegaskan urgensi penggunaan data tunggal sebagai landasan utama bagi implementasi seluruh program pemerintah, khususnya yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data. Sekarang di masa pemerintahan Bapak Prabowo, data itu dikumpulkan menjadi satu, tempatnya di BPS. Dan, pertama kali dalam sejarah seluruh data dikumpulkan jadi satu, menjadi acuan bersama, menjadi referensi bersama,” ujar Seskab Teddy.
Seskab Teddy juga menyampaikan pesan kepada seluruh Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar menjamin keakuratan DTSEN.
Hal ini krusial untuk memastikan program dan bantuan pemerintah dapat menyasar kelompok yang tepat.
“Tidak ada lagi data yang tidak akurat, tidak ada data yang salah, tidak ada orang yang harusnya berhak menerima bantuan tapi tidak terdata,” kata Seskab.
Pada kesempatan yang sama, Seskab juga menyampaikan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menjamin keakuratan DTSEN.
“Salam hormat dan terima kasih (dari Presiden Prabowo Subianto) atas kerja keras dan budi baik dan mulia dari Bapak/Ibu semua sehingga seluruh program dari kebijakan pemerintah dapat terlaksana sampai dengan hari ini dan mendatang,” pungkasnya.
Rakornas yang mengusung tema “Statistik untuk Keadilan Sosial” ini berfokus pada penguatan sinergi dalam pengelolaan data.
Data yang akurat merupakan fondasi untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan sosial yang efektif dan tepat sasaran.
Acara tersebut turut di hadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan rasa terima kasihnya atas kolaborasi yang terjalin antara BPS dan pemerintah daerah dalam membangun sistem data nasional yang terintegrasi dan akurat.
“Sekarang bahagia dan bersyukur, kehadiran Bapak dan Ibu semua benar-benar mempertajam pertemuan hari ini. Kita menjadi lebih tahu secara detail dan siap menindaklanjuti secara konkret di masa depan,” ujar Mensos.
Senada dengan Mensos, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa akurasi data adalah pondasi utama dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.
“DTSEN bukan hanya sekumpulan angka, tetapi potret kehidupan masyarakat Indonesia yang harus dijaga akurasinya,” ujar Amalia.
Selama Rakornas berlangsung, Seskab Teddy membuka sesi dialog dan mendengarkan langsung masukan dari beberapa Kepala Dinas Sosial dan Kepala BPS dari berbagai penjuru tanah air.
Mereka berbagi cerita mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dalam mewujudkan data sosial yang akurat dan berkeadilan.
Seskab berinteraksi dengan perwakilan dari Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara.
“Ternyata betul, ini seluruh Indonesia ada di sini. Kita minta perwakilan dari Aceh, Papua, ada Sulawesi Utara, ada NTT. Berarti ini mewakili seluruhnya. Saya mau mendengar cerita dari Ibu/Bapak,” ujar Seskab Teddy.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Keerom, Papua, Kornelia Pekey, menyampaikan bahwa proses pendataan di area perbatasan sangat menantang, dipicu oleh kondisi geografis yang ekstrem dan tingginya biaya transportasi.
Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah pusat untuk mempermudah kegiatan pendataan sosial ekonomi masyarakat di sana.
“Di daerah saya, untuk sampai ke desa yang terjauh, yang berbatasan dengan Papua Nugini, satu kendaraan, misalnya triton yang saya pakai, pulang pergi Rp16 juta,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari Kepala Dinas Sosial Aceh Tenggara, Aceh, Bahagiawati, yang menyoroti sulitnya akses transportasi ke wilayahnya.
Selain itu, ia juga menyoroti belum meratanya pelaksanaan program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis dan sekolah rakyat.
“Masyarakat Aceh Tenggara sangat merindukan sekolah rakyat, Pak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Manado, Sulawesi Utara, Novri Poultje Mokoagouw, mengakui bahwa terkadang ada warga yang mengajukan keberatan mengenai klasifikasi data mereka di DTSEN.
Namun, Novri optimis bahwa kolaborasi di lapangan akan menjadi kunci dalam memastikan keakuratan data DTSEN.
“Banyak juga yang datang ke kantor kami untuk minta agar supaya tingkat kesejahteraannya mereka diubah, Pak. Tetapi kami memiliki penjelasan sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan kepada kami dan mereka juga bisa menerima itu,” ujar Novri.
Dari wilayah timur, Kepala BPS Kabupaten Rote, NTT, Yustinus Siga, menyampaikan penghargaan atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk DTSEN.
“Selama 30 tahun saya mengabdi, kali ini saya sangat bahagia. Karena hari ini saya boleh tahu ternyata negara Indonesia bersepakat menggunakan satu data sa di Indonesia, yaitu di BPS RI,” ujar Yustinus.
Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan oleh para peserta Rakornas, Seskab Teddy menjamin bahwa pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, akan segera mengambil langkah tindak lanjut.
Tujuannya adalah memastikan proses pendataan sosial ekonomi nasional dapat berjalan dengan cepat dan akurat, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pastikan beliau-beliau pasti akan menyelesaikan itu. Tapi memang Indonesia ini besar sekali, kita perlu waktu, tapi kita pastikan itu sesegera mungkin (diselesaikan),” tegas Seskab.
Sunber: Setkab.go.id