Netizensulut.com, SULUT – Pertemuan mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026 kembali dilaksanakan.
Diskusi krusial ini melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang berlangsung pada hari Kamis (13/11/2025) di gedung DPRD Sulut.
Pada pertemuan tersebut, Tahlis Gallang, yang menjabat sebagai Plt Sekretaris Provinsi Sulut sekaligus Ketua TAPD, menguraikan tentang kondisi keuangan daerah.
Ia memaparkan bahwa ruang fiskal daerah semakin sempit sebagai konsekuensi dari pemangkasan dana transfer yang cukup besar dari pemerintah pusat.
Menurut Tahlis, kondisi ini mengharuskan Pemerintah Provinsi mengambil langkah-langkah penyesuaian yang substansial pada komposisi anggaran tahun 2026.
Salah satu upaya efisiensi yang paling kentara adalah pengurangan alokasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“TPP yang biasanya kita anggarkan 14 bulan, untuk 2026 hanya akan disiapkan 12 bulan. Besarannya masih menunggu evaluasi Kemendagri dan Kemenkeu. Jika nominalnya bertahan, maka tetap 12 bulan. Namun kalau besaran TPP harus dikurangi, kami bisa mempertimbangkan kembali menjadi 14 bulan,” jelas Tahlis.
Penjelasan ini disampaikan sekaligus sebagai respons atas tuntutan dari Banggar agar pihak eksekutif benar-benar menerapkan efisiensi pada berbagai pos pengeluaran.
Bukan hanya TPP, namun sektor anggaran untuk perjalanan dinas juga mengalami pemotongan yang signifikan.
“Anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2025,” tegas Tahlis.
Pihak Banggar DPRD Sulut menganggap pemaparan ini sangat vital dalam memperlihatkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menghadapi realitas menurunnya kapasitas fiskal. (Nzo)