Netizensulut.com, MANADO – Menjelang perayaan Hari Raya Natal 2025, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu (24/12/2025).
Dalam agenda tersebut, Gubernur didampingi oleh jajaran strategis Pemerintah Provinsi Sulut, di antaranya Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Asisten Administrasi Umum, serta para pimpinan perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan.
Rakornas ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia.
Mendagri dalam arahannya menekankan agar seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi belanja yang produktif, terutama yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat dan pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah di penghujung tahun.
“Pemerintah daerah harus menghindari penundaan program dan mencegah penumpukan belanja di akhir tahun anggaran demi menjaga kualitas pelaksanaan APBD,” tegas Mendagri dalam arahannya.
Selain itu, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi poin utama yang harus dijaga oleh setiap kepala daerah.
Kabar baik datang dari hasil evaluasi kinerja keuangan Bumi Nyiur Melambai.
Berdasarkan paparan dalam rapat tersebut, realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hingga akhir Desember 2025 menunjukkan tren positif dan resmi masuk dalam kategori Zona Hijau.
Pencapaian ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, terukur, dan berkelanjutan di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus.
Dari sisi likuiditas, ketersediaan dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dipastikan sangat mencukupi untuk membiayai seluruh kebutuhan belanja hingga 31 Desember 2025.
Dengan kondisi kas daerah yang stabil dan ideal, Pemprov Sulut menjamin kelancaran seluruh program pemerintahan dan pelayanan publik tidak akan terhambat hingga pergantian tahun.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk terus menjaga disiplin fiskal dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD 2025 memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam menyambut momentum Natal dan Tahun Baru.
(Nzo)