Dukungan Penuh Ketua Komisi I DPRD Sulut untuk Program Penanganan Stunting yang Dilakukan Ketua TP-PKK Sulut

Netizensulut.com, SULUT – Langkah nyata Ketua Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Sulawesi Utara, Anik Yulius Selvanus, dalam mempercepat penurunan angka stunting mendapat sambutan hangat dari kalangan legislatif.

Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien Waworuntu, secara terbuka memuji dedikasi tersebut sebagai aksi konkret bagi kesehatan masyarakat.

Pernyataan ini dilontarkan Braien saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut di Gedung Cengkih, Senin (19/1/2026).

Braien menilai kehadiran langsung Ketua TP-PKK di tengah masyarakat merupakan sinyal positif bagi keberhasilan program daerah.

Menurutnya, inisiatif pemberian asupan bergizi seperti susu dan makanan tambahan merupakan langkah taktis yang sangat dibutuhkan oleh warga di berbagai wilayah.

“Apresiasi kami kepada Ibu Gubernur Sulut selaku Ketua TP-PKK yang benar-benar turun melihat kondisi masyarakat dan memberi perhatian serius terhadap persoalan stunting,” ujar Braien.

Demi memperkuat dampak program tersebut, ia mendesak agar Dinas PMD Sulut tidak tinggal diam.

Ia berharap instansi terkait memberikan pengawalan total, mulai dari bantuan teknis hingga pendampingan langsung ke tingkat desa.

“Kami berharap Dinas PMD ikut mendampingi Ibu Gubernur dalam setiap kegiatan. Semua program yang menyentuh langsung masyarakat harus disupport secara maksimal,” tegasnya.

Selain isu stunting, Braien juga memberikan catatan kritis mengenai dinamika pengelolaan anggaran di level desa.

Ia mengingatkan Dinas PMD untuk waspada terhadap isu pemotongan atau penyesuaian dana desa yang berpotensi menghambat pembangunan di akar rumput.

“Ada aspirasi dari desa-desa terkait dana desa yang kabarnya tersisa sekitar Rp200 hingga Rp300 juta. Ini perlu menjadi perhatian, agar anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak salah penggunaan,” ungkap Braien.

Sebagai penutup, politisi tersebut menegaskan bahwa Komisi I DPRD Sulut akan konsisten berdiri di garis depan dalam mengawasi kebijakan pemberdayaan desa.

Sinergi antara legislatif, Dinas PMD, dan TP-PKK diharapkan mampu mencetak generasi unggul bagi masa depan Bumi Nyiur Melambai.

(Nzo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *