Netizensulut.com, BOYOLALI – Ribuan delegasi desa dari seluruh pelosok negeri memadati Lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Kamis (15/1/2026).
Kehadiran mereka bertujuan merayakan Hari Desa Nasional 2026 yang mengusung tema besar “Bangun Desa, Bangun Indonesia: Desa Terdepan Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pemilihan Boyolali sebagai tuan rumah bukan tanpa alasan.
Kabupaten ini dinilai sebagai representasi daerah yang sukses dalam penguatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, hingga optimalisasi potensi lokal dengan tetap menjaga akar budaya.
Penetapan tanggal 15 Januari sebagai hari besar nasional ini berpijak pada Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024.
Tanggal tersebut menandai sejarah berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara fundamental mengubah kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diwarnai dengan pemberian penghargaan bagi desa-desa berprestasi di tingkat nasional.
Salah satu momen krusial adalah pembacaan Deklarasi Boyolali, sebuah komitmen bersama untuk menjadikan desa sebagai garda terdepan pembangunan berkelanjutan.
Gema peringatan ini turut dirasakan hingga ke Sulawesi Utara.
Herol Vresly Kaawoan (HVK), Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sulut sekaligus Staf Khusus Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, memberikan catatan penting terkait arah pembangunan desa.
Ia menekankan bahwa kemajuan desa harus dibarengi dengan tata kelola yang bersih.
Ia berharap desa di seluruh Indonesia, termasuk di Sulut, semakin maju, pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan secara optimal, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik, dan tidak ada lagi kepala desa yang terlibat kasus hukum terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dana desa.
HVK, yang juga merupakan mantan pimpinan Komisi 1 DPRD Sulut periode 2019-2024, menyoroti pentingnya terobosan nyata di tingkat desa.
Ia mencontohkan keberhasilan BUMDes Bersama di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang mampu menciptakan destinasi wisata baru dengan pendapatan signifikan dalam waktu singkat.
“Hal ini menjadi bukti bahwa desa memiliki potensi besar untuk berkembang jika didukung oleh kolaborasi yang baik antar desa dan dukungan dari berbagai pihak,” tegasnya.
Peringatan tahun ini diakhiri dengan pameran produk unggulan UMKM dan pagelaran seni budaya.
Melalui momentum ini, pemerintah kembali menegaskan bahwa visi Indonesia Emas 2045 mustahil tercapai tanpa desa yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.
Desa bukan lagi sekadar objek, melainkan subjek utama dalam kemajuan bangsa.
(Nzo)