Netizensulut.com, MANADO – Kerja keras Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang diketuai Henry Walukow dalam menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) akhirnya mencapai titik finalisasi.
Estafet pembahasan regulasi krusial ini telah rampung dan siap melangkah ke tahapan berikutnya.
Ketua Pansus, Henry Walukow, mengatakan bahwa aturan ini bakal menjadi pijakan sentral bagi wajah pembangunan di Bumi Nyiur Melambai dalam dua dekade mendatang.
Baginya, RTRW bukan sekadar tumpukan berkas birokrasi, melainkan instrumen strategis untuk menjamin pembangunan yang presisi sekaligus ramah lingkungan.
Walukow memaparkan bahwa setiap gerak pembangunan di Sulawesi Utara wajib selaras dengan indikator yang termaktub dalam draf tersebut. Fokus utamanya mencakup:
.jpg&ved=2ahUKEwjdqqOKq_CSAxWURWwGHX-yPDsQFnoECCkQAQ&usg=AOvVaw23S3pczfDly5DpwPlcJTHm){kind=link}
- Keberlanjutan Pembangunan: Memastikan proyek hari ini tidak merusak masa depan.
- Proteksi Wilayah: Menjaga zona-zona hijau dan kawasan lindung.
- Ketegasan Zonasi: Memperjelas tata letak perizinan agar tidak tumpang tindih.
Punggawa Partai Demokrat ini pun mengapresiasi kolaborasi antara legislatif dan eksekutif yang telah menuntaskan pembahasan di level Pansus.
“Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini Ranperda RTRW sudah selesai pembahasan di tingkat Pansus. Mudah-mudahan besok (Selasa, 24/2) proses penetapan berjalan lancar, untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan evaluasi di Kemendagri,” ungkap Walukow selepas rapat finalisasi, Senin (23/2/26).
Menanggapi isu sensitif mengenai pasal ganti rugi, Walukow memberikan klarifikasi agar tidak terjadi simpang siur di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa mekanisme teknis terkait hal tersebut akan tetap berkiblat pada regulasi yang lebih tinggi di level nasional.
“Terkait ganti rugi, itu akan diserahkan pada aturan yang lebih tinggi. Kan sudah ada peraturan yang mengatur hal tersebut di atasnya (pemerintah pusat),” tutupnya secara lugas.
(Nzo)