Netizensulut.com – Pemerintah pusat dan daerah kini berada dalam satu frekuensi untuk memacu pembangunan nasional.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa efektivitas program prioritas nasional hanya bisa tercapai melalui koordinasi yang kokoh antarwilayah.
Ia memandang pemerintah daerah sebagai garda terdepan yang mengeksekusi kebijakan negara sekaligus pihak yang berinteraksi langsung dengan denyut nadi masyarakat.
“Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu irama, satu visi, dan satu tujuan, demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Presiden.
Selain memberikan arahan, Kepala Negara memaparkan hasil evaluasi kinerja sepanjang 2025.
Refleksi ini menjadi pijakan krusial untuk memetakan langkah strategis di tahun 2026 agar setiap program berjalan lebih presisi, efisien, dan berdampak jangka panjang.
Fokus utama yang ditekankan mencakup akselerasi ketahanan pangan dan energi, penguatan ekonomi yang inklusif, serta upaya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Menanggapi instruksi tersebut, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyatakan komitmen penuh untuk menyukseskan agenda nasional di wilayahnya.
Ia memastikan bahwa seluruh elemen di daerah akan bergerak selaras dengan visi Jakarta.
“Seluruh jajaran Pemprov Sulut siap menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan arah pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” ujar Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, Gubernur Yulius menegaskan bahwa Forkopimda Sulawesi Utara tetap berada dalam satu komando untuk mengawal percepatan program-program prioritas Presiden.
Soliditas ini juga menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan di Bumi Nyiur Melambai.
Rakornas 2026 ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan momentum krusial bagi para pemimpin daerah untuk menyatukan langkah.
Tujuannya jelas, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
(Nzo)