Netizensulut.com, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mengawal stabilitas ekonomi di tahun 2026.
Hal ini disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) bersama berbagai forum strategis daerah di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Senin (23/02/2026).
Pertemuan yang melibatkan TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS ini turut dihadiri oleh para bupati serta walikota se-Sulawesi Utara.
Fokus utama pertemuan adalah menyelaraskan langkah dalam menghadapi dinamika ekonomi global melalui pengendalian inflasi dan digitalisasi sistem keuangan.
Sepanjang tahun 2025, Sulawesi Utara mencatatkan performa ekonomi yang impresif dengan pertumbuhan mencapai 5,66%.
Angka ini menunjukkan ketangguhan ekonomi Bumi Nyiur Melambai karena berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 5,11%.
Meski pertumbuhan melaju positif, Gubernur Yulius memberikan catatan khusus terkait pengendalian harga.
Per Desember 2025, inflasi tahunan (y-o-y) berada di level 1,23%. Namun, komoditas seperti beras (0,49%) dan biaya perguruan tinggi (0,25%) masih menjadi pemicu utama fluktuasi harga.
Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Provinsi telah menyiapkan tiga aksi cepat:
Mekanisasi Pertanian: Meningkatkan produktivitas padi melalui adopsi teknologi modern.
Peran BUMD: Mengoptimalkan BUMD Pangan sebagai penyerap hasil panen (offtaker) sekaligus penyeimbang harga di pasar.
Intervensi Pasar: Penyaluran Belanja Tidak Terduga (BTT) secara tepat sasaran melalui Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah.
Dalam arahannya, Gubernur menetapkan empat pilar utama yang menjadi motor penggerak ekonomi Sulut ke depan:
Akselerasi Digitalisasi: Mendorong integrasi sistem pembayaran publik dan memperluas penggunaan QRIS, khususnya pada sektor UMKM serta pariwisata.
Agresivitas Pertumbuhan: Mempercepat realisasi APBD dan memacu masuknya investasi (PMA/PMDN) dengan fokus pada hilirisasi industri manufaktur.
Inklusi Keuangan: Membuka sumbat akses pembiayaan bagi kelompok rentan, petani, dan nelayan melalui penguatan peran TPAKD.
Ekonomi Syariah: Mengembangkan potensi industri halal yang terintegrasi dengan sektor unggulan pertanian dan pariwisata daerah.
Gubernur menekankan bahwa seluruh target strategis ini tidak akan tercapai tanpa adanya kerja sama yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, akademisi, hingga peran media.
“Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus untuk memastikan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara tetap terjaga,” tegas Gubernur dalam arahannya.
Melalui koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang presisi di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimis dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Nzo)