Netizensulut.com, SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hillary Julia Tuwo, memberikan apresiasi positif terhadap langkah taktis Pemerintah Provinsi dalam melakukan pembenahan infrastruktur di wilayah Kabupaten Minahasa Utara.
Fokus utama perbaikan kali ini menyasar ruas Jalan Ir. Soekarno yang dikenal sebagai jalur vital bagi mobilitas warga.
Hillary menilai, tindakan nyata di bawah kepemimpinan Yulius Selvanus merupakan jawaban konkret atas aspirasi masyarakat.
Jalur tersebut menurutnya bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara–Bitung.
“Kami sangat menghargai kerja keras jajaran Pemprov Sulut di lapangan. Jalur ini adalah urat nadi bagi warga, sehingga perbaikannya tentu berdampak langsung pada kelancaran aktivitas sehari-hari,” ungkap Hillary saat ditemui awak media selepas Rapat Paripurna DPRD Sulut, Rabu (25/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, legislator dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini juga meluruskan spekulasi yang beredar mengenai keterlambatan pengerjaan proyek.
Ia menegaskan bahwa kendala yang terjadi murni bersifat administratif, bukan karena ketiadaan anggaran.
Menurut Hillary, perencanaan pembangunan sejatinya sudah matang sejak awal.
Namun, terjadi dinamika dalam proses pengadaan barang dan jasa yang mengharuskan adanya pergantian pemenang tender.
Hal inilah yang menyebabkan jadwal pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan prosedur hukum yang berlaku.
“Anggarannya sudah ada dan siap. Keterlambatan kemarin murni karena proses pergantian pemenang tender. Begitu pemenang baru ditetapkan, pengerjaan langsung dipacu,” terangnya secara rinci.
Ke depan, Hillary berharap responsivitas seperti ini tidak hanya berhenti di sektor infrastruktur jalan saja.
Ia mendorong Pemprov Sulut untuk terus konsisten menunjukkan kehadiran negara dalam setiap persoalan publik, baik di sektor kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan dasar lainnya.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulut dikabarkan terus melakukan identifikasi terhadap sejumlah ruas jalan lain yang memerlukan penanganan serupa.
Mengingat beberapa titik berada di bawah wewenang Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) maupun pemerintah kabupaten, Pemprov Sulut berkomitmen memperkuat sinergi lintas instansi agar pembangunan infrastruktur di Bumi Nyiur Melambai dapat berjalan lebih terpadu dan merata.
(Nzo)