Netizensulut.com, SULUT – Wajah baru kepemimpinan menghiasi lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Pada Jumat (13/3/2026), Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus secara resmi mengambil sumpah jabatan Pejabat Tinggi Pratama dalam sebuah seremoni khidmat yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur, DR J. Victor Mailangkay.
Langkah ini diambil bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan strategi penyegaran organisasi demi memacu efektivitas layanan publik serta performa pemerintahan di Bumi Nyiur Melambai.
Dalam agenda tersebut, Salman Mokoginta resmi mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulawesi Utara.
Salman yang sebelumnya bertugas di Direktorat PSDP diharapkan mampu membawa pengalaman barunya ke sektor bahari daerah.
Di saat yang sama, Gubernur juga mempercayakan posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi kepada Jerry Kanalung.
Dalam pidato arahannya, Gubernur Yulius menekankan bahwa setiap posisi adalah bentuk kepercayaan sekaligus anugerah yang menuntut dedikasi total.
Ia menekankan pentingnya inisiatif tanpa harus menunggu instruksi berulang dari pimpinan.
“Ini adalah berkat bagi pejabat yang baru dilantik. Dalam bekerja, jangan mau dimandori. Tidak perlu harus selalu diawasi atau dinilai, fokuslah bekerja dan berikan yang terbaik untuk masyarakat,” pesan Gubernur dengan nada tegas.
Tak hanya bicara soal teknis birokrasi, Gubernur juga menyentuh sisi humanis dan spiritual dalam pengabdian sebagai abdi negara.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjaga integritas batin dengan melibatkan nilai-nilai ketuhanan dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Setiap langkah mintalah arahan Tuhan. Jika kita bekerja dengan tuntunan Tuhan, niscaya pekerjaan kita akan diberkati dan hasilnya akan maksimal. Seperti burung di udara yang dipelihara Tuhan, maka pengabdian yang tulus pun pasti akan membawa kesejahteraan,” ungkapnya penuh makna.
Melalui pelantikan ini, DKP diharapkan mampu mengakselerasi potensi kelautan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sulut, sementara Biro PBJ didorong untuk mewujudkan transparansi pengadaan yang bersih.
Acara yang berlangsung di ruang lingkup Pemprov Sulut ini juga dihadiri oleh deretan pejabat eselon serta instansi terkait lainnya, menandai dimulainya babak baru koordinasi antar instansi.
(Nzo)