Netizensulut.com, BOLTIM – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Braien Waworuntu, menunjukkan komitmennya dalam mendukung sekaligus mengawasi program pemerintah daerah dengan mendampingi rangkaian Safari Ramadan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus Komaling, di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Eksistensi legislator ini terlihat konsisten di sepanjang rute kegiatan, mulai dari titik awal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berlanjut ke Kota Kotamobagu, hingga agenda pemungkas di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Rabu (11/03/2026).
Sepanjang perjalanan, Braien Waworuntu terlibat aktif dalam berbagai agenda rombongan Pemerintah Provinsi.
Ia turut hadir dalam sesi silaturahmi bersama warga, kunjungan ke sejumlah rumah ibadah, hingga prosesi penyerahan bantuan sosial yang menyasar masyarakat luas.
Kehadiran Braien dalam agenda eksekutif ini bukan sekadar pendampingan formal, melainkan bagian dari fungsi pengawasan legislatif.
Partisipasi aktif anggota dewan di lapangan dinilai menjadi momentum strategis untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran sekaligus menjaring aspirasi masyarakat secara langsung.
Braien menegaskan bahwa kehadirannya dalam Safari Ramadan merupakan representasi dari tanggung jawab moral selaku wakil rakyat.
Ia memandang agenda Gubernur tersebut sangat krusial dalam memperkokoh hubungan antara birokrasi dan konstituen.
“Sebagai anggota DPRD Sulut dan Ketua Komisi I, sudah menjadi tugas kami untuk turut mengawal dan menghadiri agenda-agenda pemerintah daerah, apalagi yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Braien di sela kegiatan.
Menurut Braien, harmoni antara DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan kunci utama agar setiap program pembangunan tidak hanya sekadar rencana, melainkan memberikan dampak nyata bagi warga.
Ia melihat Safari Ramadan sebagai wadah komunikasi dua arah yang mempertemukan pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat umum dalam satu meja.
Melalui dialog terbuka di sela kegiatan, berbagai kendala maupun kebutuhan warga di wilayah BMR dapat terpotret secara jelas untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Dengan adanya kolaborasi yang erat antara elemen legislatif dan eksekutif ini, diharapkan gerak pelayanan publik dan akselerasi pembangunan di Sulawesi Utara semakin efisien serta mampu mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara signifikan.
(Nzo)