Netizensulut.com, BITUNG – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Hillary Julia Tuwo, tuntas melaksanakan agenda reses untuk menjemput aspirasi masyarakat di wilayah Kota Bitung dan Minahasa Utara, Minggu (29/03/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah krusial bagi warga untuk menyampaikan berbagai keluhan krusial, mulai dari persoalan infrastruktur hingga program pemberdayaan.
Reses yang dipusatkan di Kecamatan Matuari dan wilayah Watudambo ini turut dihadiri oleh jajaran pemerintah setempat, termasuk Camat dan Lurah.
Antusiasme masyarakat terlihat menonjol saat mereka memaparkan deretan kebutuhan mendesak di lingkungan masing-masing.
Di wilayah Kota Bitung, fokus utama masyarakat tertuju pada buruknya akses transportasi akibat jalan yang rusak parah.
Warga mengeluhkan mobilitas harian yang terhambat dan risiko keselamatan yang mengintai para pengguna jalan.
Tak hanya soal jalan, penduduk di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah turut mengusulkan adanya normalisasi drainase serta perbaikan saluran bendungan.
Di sektor sosial, penguatan keamanan lingkungan dan ruang bagi kegiatan kemasyarakatan yang positif juga menjadi poin penting yang disampaikan kepada Hillary.
Bergeser ke Watudambo, Minahasa Utara, Hillary mendapati persoalan yang lebih kompleks.
Masyarakat Jaga 10 meminta perhatian khusus pada perbaikan akses jalan yang dinilai rawan. Selain itu, isu pendidikan dan ekonomi menjadi sorotan utama.
Warga berharap adanya bantuan beasiswa bagi anak-anak putus sekolah, serta dukungan konkret berupa modal usaha dan pelatihan keterampilan bagi kaum ibu yang bergerak di sektor usaha kecil.
Masalah keselamatan di jalur trans yang rawan kecelakaan juga memicu usulan pengadaan rambu lalu lintas, pembangunan pos kamling, hingga penyediaan fasilitas tempat pembuangan sampah (TPS) di Watudambo II.
Merespons beragam persoalan tersebut, Hillary Tuwo menegaskan posisinya sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Sebagai personel Komisi I DPRD Sulut, ia memastikan setiap masukan akan dipetakan sesuai kewenangannya.
“Saat ini saya berada di Komisi I DPRD Sulut yang membidangi pemerintahan. Reses adalah kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat agar dapat diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujar Hillary.
Ia menambahkan, meskipun ia duduk di lembaga tingkat provinsi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota akan tetap dilakukan untuk aspirasi yang menjadi domain pemerintah daerah setempat.
“Semua masukan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat. Aspirasi yang sudah disampaikan akan saya kawal hingga benar-benar terealisasi,” tegas legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa Utara–Bitung tersebut.
Melalui agenda reses ini, diharapkan seluruh butir aspirasi warga tidak sekadar menjadi catatan formal, namun bertransformasi menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Sulawesi Utara.
(Nzo)