Netizensulut.com, MANADO – Anggota Komisi II DPRD Sulawesi Utara, Angelia Regina Wenas, mendorong adanya transformasi paradigma dalam pola penyaluran bantuan di sektor pertanian dan peternakan.
Hal ini ditegaskan Angelia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan jajaran Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak), Dinas Koperasi dan UMKM, serta Disperindag Sulut, belum lama ini.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II, Inggried JNN Sondakh tersebut, legislator asal Dapil Bolmong Raya ini mengkritik kinerja sejumlah dinas teknis yang dinilai belum optimal dalam mengejar peluang anggaran maupun program dari pemerintah pusat.
Angelia menyoroti persoalan klasik seperti hambatan sinkronisasi data dan lemahnya koordinasi antarinstansi yang berujung pada hilangnya potensi bantuan bagi daerah.
Ia membandingkan kondisi saat ini dengan pola kepemimpinan terdahulu yang dianggap lebih agresif dalam melobi pusat.
“Dinas harus lebih aktif jemput bola ke pusat dan membangun komunikasi yang baik. Jangan hanya menunggu,” tegas srikandi Partai Demokrat tersebut.
Ia mengingatkan bahwa sikap pasif dari jajaran birokrasi hanya akan merugikan daerah di tengah persaingan antarprovinsi dalam memperebutkan program strategis nasional.
“Dinas harus jeli melihat peluang anggaran dan program di pemerintah pusat untuk dibawa ke daerah. Kalau kita pasif, kita akan tertinggal,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Angelia mengusulkan pengadaan Program Ayam Terintegrasi.
Inisiatif ini merujuk pada keberhasilan program serupa yang telah diterapkan di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, program ini menjadi kunci untuk menekan ketergantungan Sulut terhadap pasokan daging dan telur dari luar daerah.
“Kita butuh program yang terukur. Jika peternakan ayam bisa terintegrasi secara mandiri, ketergantungan pada pasokan luar bisa ditekan,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi jawaban atas keluhan peternak lokal terkait membanjirnya telur dari luar daerah yang merusak stabilitas harga pasar.
Angelia memaparkan dua dampak krusial dari fenomena tersebut: ketidakpastian standar kesegaran produk dan hancurnya harga di tingkat peternak lokal akibat biaya pakan yang terus meroket.
“Kasihan peternak kita. Kalau barang dari luar masuk tanpa kontrol, sementara biaya produksi naik, mereka bisa gulung tikar. Pemerintah harus hadir mengontrol agar pasar tetap stabil,” tegas Angelia.
Menanggapi desakan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Dispertanak Sulut, Stella Taju, menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan kementerian terkait.
Pihaknya berjanji akan lebih intensif melakukan koordinasi demi meningkatkan alokasi bantuan ke Bumi Nyiur Melambai.
“Saat ini bantuan sudah cukup banyak. Kami yakin jika koordinasi semakin baik dan intens, bantuan dari pusat akan lebih besar lagi,” kata Stella.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh deretan anggota Komisi II lainnya, di antaranya Dhea Lumenta, Abdul Gani, Pricylia Rondo, Normans Luntungan, serta Eldo Wongkar yang bersama-sama mengawal jalannya evaluasi mitra kerja tersebut.
(Nzo)