Netizensulut.com, MANADO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (23/4/2026).
Momentum ini sekaligus menandai transisi penting dalam agenda legislatif, yakni penutupan masa persidangan kedua tahun 2026 dan pembukaan masa persidangan ketiga.
Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiskus Andi Silangen.
Ketua Pansus LKPJ, Raski Mokodompit, SH, saat membacakan laporannya, menekankan bahwa transparansi dan capaian kinerja perangkat daerah yang terukur adalah harga mati.
Pansus memberikan sejumlah catatan krusial yang wajib menjadi prioritas Pemerintah Provinsi, antara lain:
Sektor Pendidikan: Optimalisasi akses pendidikan kesetaraan Paket A dan C tanpa biaya melalui Dinas Pendidikan Daerah.
Transformasi Kesehatan: Mendorong RSUD Manembo-nembo untuk bertransformasi menjadi model kemandirian manajemen anggaran.
Stabilitas Pangan & IT: Penguatan sistem peringatan dini pangan dan pengaktifan kembali seluruh portal resmi OPD agar selaras dengan standar nasional.
Infrastruktur: Perbaikan mendesak pada ruas jalan provinsi yang rusak, terutama jalur Kotamobagu-Upai.
Dalam kesempatan tersebut, Raski juga memberikan peringatan tegas kepada jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap bekerja dalam koridor koordinasi yang jelas.
“Pansus mengajak seluruh OPD untuk berinovasi. Berpikirlah seperti pemimpin, tetapi tidak bertindak seperti pemimpin, karena perlu diingat bahwa pemimpin Perangkat Daerah di Sulawesi Utara adalah Gubernur Yulius Selvanus,” tegas Raski.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE (YSK), menyambut positif poin-poin kritis yang disampaikan dewan.
Bagi purnawirawan jenderal ini, masukan legislatif merupakan instrumen penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Gubernur menjelaskan bahwa aspirasi rakyat yang belum sempat tertampung dalam APBD murni 2026 akan diupayakan masuk melalui mekanisme anggaran perubahan.
“Kami menyambut baik setiap catatan Pansus. Fokus kami saat ini termasuk mencari solusi bagi guru, Tenaga Harian Lepas (THL), hingga PPPK,” ujar Gubernur Yulius.
Lebih lanjut, YSK memaparkan langkah konkret yang tengah ditempuh di tingkat pusat guna memperjuangkan nasib tenaga pendidik dan medis di wilayah Bumi Nyiur Melambai.
“Kami bahkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kuota pengangkatan CPNS bagi guru dan tenaga kesehatan,” tambahnya.
Menutup jalannya paripurna, Gubernur yang didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay mengajak seluruh elemen untuk tetap solid dalam semangat Mapalus guna mengawal pembangunan daerah yang lebih inklusif dan transparan.
(ADVETORIAL)