Netizensulut.com, MANADO — Sinergi kuat antara Polda Sulut, DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pertamina, Hiswana Migas, bersama jajaran instansi terkait kian memperkokoh komitmen untuk membenahi sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Utara.
Langkah ini menjadi poin krusial yang dibahas dalam rapat koordinasi di Mapolda Sulut pada Selasa (9/6/2026).
Pertemuan tersebut secara khusus membedah solusi atas masalah antrean panjang di SPBU sekaligus mengantisipasi celah penyimpangan dalam penyaluran BBM subsidi.
Fokus perhatian utama dalam rapat tersebut tertuju pada pengawasan sistem barcode subsidi, yang dalam praktiknya kerap kali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, melayangkan pujian bagi Polda Sulut.
Rondo menilai kepolisian sangat proaktif mengambil inisiatif pengawasan terpadu agar subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang berhak.
Pricylia menambahkan, kehadiran seluruh elemen pemangku kepentingan dalam forum koordinasi ini menjadi bukti nyata adanya kesamaan visi untuk menuntaskan problem distribusi BBM subsidi yang selama ini kerap dikeluhkan publik.
“Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Pricylia.
Sebagai tindak lanjut, rapat tersebut menyepakati agenda pemantauan dan pengawasan yang lebih intensif selama beberapa minggu ke depan.
Komisi II DPRD Sulut pun menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi operasi gabungan guna memverifikasi langsung carut-marut distribusi BBM subsidi di lapangan.
Pricylia kembali menjelaskan bahwa legislatif sangat menghargai ketegasan aparat kepolisian yang siap menyikat habis setiap pelanggaran tanpa tebang pilih.
“Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Di sisi lain, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, memastikan bahwa skema pengawasan ke depan akan diperketat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi aktif dari masyarakat.
FX Winardi membeberkan bahwa pihak kepolisian masih mengendus berbagai modus kecurangan terkait barcode subsidi, di antaranya praktik jual-beli barcode hingga manipulasi penggunaan barcode yang tidak selaras dengan data kendaraan asli.
Melalui kerja sama lintas sektoral ini, sistem distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara diharapkan bisa berjalan dengan jauh lebih tertib, transparan, serta tepat sasaran.
Dengan demikian, asas manfaat dari subsidi pemerintah dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
*(/Nzo)