Netizensulut.com, MANADO – Suasana Daseng Karangria, Tuminting, mendadak riuh dengan diskusi hangat pada Rabu (22/04/2026).
Aliansi Perempuan Indonesia (API) Sulawesi Utara sengaja memilih lokasi pesisir ini untuk menggelar aksi sekaligus diskusi publik guna memperingati Hari Bumi yang jatuh bersamaan dengan momentum wafatnya pahlawan nasional asal Minahasa, Maria Walanda Maramis.
Mengangkat tema besar “Perempuan dan Bumi: Lingkungan Lestari, Perempuan Aman dan Berdaya,” agenda ini tidak hanya menjadi refleksi ekologis, tetapi juga penghormatan terhadap semangat perjuangan Kartini yang masih relevan hingga kini.
Nadine Sulu, perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulut yang hadir sebagai pembicara, menekankan pentingnya ruang bagi perempuan untuk menyuarakan eksistensi mereka.
Menurutnya, gerakan perempuan di wilayah pesisir seperti Karangria merupakan sinyal positif bagi masa depan bangsa.
“Ketika perempuan bergerak, itu tanda kehidupan. Namun ketika perempuan memilih diam, saya ragu kita bisa berharap panjang umur dalam berbangsa dan bernegara,”ujar Nadine di hadapan peserta diskusi.
Ia menguraikan makna mendalam di balik istilah “perempuan” yang secara etimologis merujuk pada sosok yang memiliki otoritas dan kebijaksanaan.
Hal ini sangat berbeda dengan makna kata “wanita” dalam bahasa Sanskerta yang lebih condong pada objek kasih sayang.
Perbedaan ini memicu pertanyaan kritis mengenai posisi tawar perempuan di tengah krisis lingkungan saat ini.
Nadine juga mengajak peserta merefleksikan kondisi alam Sulawesi Utara.
Ia mempertanyakan apakah julukan “Bumi Nyiur Melambai” masih relevan atau hanya tinggal sejarah karena desakan pembangunan.
Salah satu bukti ketangguhan perempuan dalam menjaga alam tercermin dari tradisi tenun di berbagai daerah, mulai dari Minahasa hingga Nusa Utara.
Kain-kain tersebut bukan sekadar produk estetika, melainkan simbol pengetahuan leluhur dalam mengelola kekayaan bumi yang diwariskan secara turun-temurun oleh perempuan adat.
Namun, Nadine menyayangkan adanya kendala dalam pemenuhan hak politik perempuan adat terhadap wilayah kelolanya, seperti hutan, kebun, hingga laut.
“Perempuan seharusnya memiliki akses sekaligus kontrol, agar mampu memanfaatkan, mengelola, dan menjaga keberlanjutan wilayahnya,” tegasnya.
Ia pun mencontohkan kasus nyata di kampung halamannya, di mana pembangunan yang masif telah mengakibatkan kerusakan hutan tatawirang dan pencemaran sumber mata air demi kepentingan segelintir pihak.
Sementara itu, Corri Sofiana M. Sengkey dari API Sulut menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari keinginan untuk terus menghidupkan nalar kritis masyarakat Sulawesi Utara.
Melalui diskusi yang dipandu oleh Koordinator API Sulut, Aryati Rachman, diharapkan muncul kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan antara hak perempuan dan kelestarian lingkungan.
Kegiatan ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mengawal isu-isu agraria dan lingkungan hidup dari perspektif perempuan, demi memastikan keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. (*/Nzo)