Netizensulut.com, MANADO — Ketimpangan pembangunan di kawasan perbatasan kembali menjadi sorotan utama dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (2/9/2026).
Anggota DPRD Sulut, Vionita Kuera dalam kesempatan menyampaikan hasil reses dari Daerah Pemilihan (dapil) Nusa Utara yang meliputi Kabupaten Sangihe, Talaud dan Sitaro.
Ia meminta pemerintah agar tak sekadar mendengarkan dan membaca setiap berkas hasil reses saja, melainkan merealisasikan keberpihakan anggaran yang nyata bagi wilayah Nusa Utara.
Mengutip dari Sudara.id, Dalam interpelasi resminya di podium persidangan, Vionita menegaskan bahwa garda terdepan Republik Indonesia ini membutuhkan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, bukan sekadar program sporadis.
“Masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro mengharapkan Pemerintah Sulawesi Utara untuk dapat menjawab harapan dan cita-cita dalam perbaikan pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan sosial, perekonomian, hingga keuangan,” ujar Vionita di hadapan Pimpinan DPRD dan Gubernur Sulut Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE.
Ketimpangan antarwilayah di Sulut, menurut Vionita, hanya bisa dipangkas jika ada intervensi anggaran secara masif dari APBD Provinsi maupun APBN dari pemerintah pusat.
Bantuan, baik fisik maupun non-fisik, harus diguyurkan secara proporsional ke kawasan kepulauan.
“Kami mengharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat mengalokasikan dana melalui APBD Provinsi Sulut atau APBN, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Kiranya aspirasi masyarakat ini menjadi perhatian kita bersama dan dapat direalisasikan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Politisi asal wilayah terluar ini membeberkan bahwa berkas yang ia serahkan mencakup kebutuhan mendasar warga: perbaikan fasilitas sekolah, pembenahan sarana kesehatan, pembangunan jalan, hingga pembenahan akses konektivitas antar-pulau yang selama ini mengisolasi perekonomian warga.
“Untuk rincian lengkapnya, seluruh aspirasi masyarakat dalam semua bidang tersebut sudah tercantum dalam laporan ini dan kami serahkan langsung kepada Pemprov Sulut untuk ditindaklanjuti,” tuturnya menutup penyampaian.
Penyerahan dokumen reses tersebut menjadi acuan krusial bagi Pemprov Sulut dan Gubernur Yulius Selvanus untuk membedah prioritas pembangunan daerah pada tahun mendatang, agar wilayah kepulauan tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggiran pembangunan.
(Nzo)