Netizensulut.com – Gelombang aksi demonstrasi kembali mengguncang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara pada Selasa (5/5/2026). Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sulut turun ke jalan membawa enam tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada pemerintah dan lembaga legislatif.
Aksi yang berlangsung sejak sore hingga malam hari itu sempat memanas ketika massa demonstran tertahan di depan pintu gerbang Kantor DPRD Sulut oleh aparat keamanan. Ketegangan antara mahasiswa dan petugas sempat terjadi di lapangan, sebelum akhirnya para pengunjuk rasa diizinkan masuk ke halaman Gedung Cengkih untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Situasi mulai bergerak kondusif setelah tiga anggota DPRD Sulut turun menemui massa aksi, yakni Raski Mokodompit, Pierre Makisanti, dan Hillary Tuwo. Kehadiran para legislator tersebut langsung disambut mahasiswa dengan penyampaian berbagai kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan dunia pendidikan.
Dalam orasinya, massa aksi membeberkan enam tuntutan inti. Pertama, mendesak negara menghapus program MBG serta meminta pertanggungjawaban hukum seluruh pihak penyelenggara secara transparan dan adil. Kedua, mahasiswa mendesak penghentian seluruh aktivitas Koperasi Merah Putih yang dinilai bermasalah, terutama yang berdiri di atas lahan sengketa.
Ketiga, Aliansi Mahasiswa Sulut meminta pemerintah memberikan kepastian status dan jaminan kesejahteraan bagi seluruh tenaga pendidik, termasuk guru honorer. Keempat, mahasiswa mengecam segala bentuk represi di lingkungan akademik, mendesak pencabutan kebijakan skorsing, serta meminta negara menjamin kebebasan berekspresi bagi mahasiswa maupun dosen.
Sementara untuk tuntutan kelima, massa aksi dengan tegas menolak segala bentuk militerisasi dan intervensi aparat dalam kehidupan akademik. Terakhir, pada tuntutan keenam, mahasiswa mendesak pihak kampus bertindak tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, memberikan perlindungan maksimal, serta membangun sistem penanganan kasus yang transparan.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Anggota DPRD Sulut Pierre Makisanti menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Tidak ada satu kata pun yang kami kurangi untuk dibawa ke pusat. Semua aspirasi ini akan kami teruskan,” tegas Pierre di hadapan massa aksi.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit menyatakan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa memang berada dalam domain kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pihak DPRD Sulut memastikan akan tetap mengawal seluruh aspirasi tersebut.
“Secara kelembagaan, tuntutan ini kami terima dan akan diteruskan. Untuk poin-poin yang menjadi kewenangan daerah, akan kami sampaikan kepada pimpinan DPRD agar ditindaklanjuti melalui alat kelengkapan dewan, termasuk kemungkinan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat,” ujar Raski.
Di sisi lain, kehadiran Hillary Tuwo turut menjadi perhatian di tengah massa aksi. Legislator muda DPRD Sulut tersebut terlihat aktif mendengarkan langsung setiap poin tuntutan mahasiswa dan terus berdialog dengan peserta aksi hingga malam hari.
(Nzo)