Netizensulut.com, NASIONAL – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa supaya segera mencairkan dana tambahan bagi empat sektor utama pemulihan pascabencana di Aceh.
Alokasi dana ekstra tersebut difokuskan untuk mempercepat pemulihan sektor perikanan dan kelautan, pertanian, bidang keagamaan, serta sektor UMKM.
Pernyataan tersebut diungkapkan Tito ketika melangsungkan pertemuan bersama Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada hari Senin (27/7). Dikutip dari CNNIndonesia.com.
Ia menilai keempat bidang tersebut memegang peranan krusial dan mendesak agar masyarakat bisa segera merasakan dampak pemulihan secara langsung.
“Nah ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat (kementerian) yang menurut saya super prioritas. Yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menyebutkan bahwa estimasi kebutuhan anggaran tambahan ini berada di kisaran Rp6 triliun.
Dana tersebut rencananya akan disalurkan kepada Kementerian Pertanian senilai Rp2,6 triliun guna memulihkan area perkebunan serta lahan persawahan yang rusak, serta KKP senilai Rp1,5 triliun untuk perbaikan tambak udang dan ikan.
Selain itu, alokasi dana turut diarahkan kepada Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun guna merenovasi sarana ibadah, madrasah, serta pesantren, di samping Kementerian UMKM dengan alokasi sekitar Rp600 miliar demi memulihkan para pelaku usaha kecil, kafe, serta warung yang terdampak musibah.
Berdasarkan kompilasi data dari rincian nominal yang dipaparkan Tito, kalkulasi keseluruhan anggaran yang dibutuhkan untuk keempat program prioritas tersebut sebenarnya menyentuh angka sekitar Rp9,5 triliun.
“Yang keempat (kementerian) ini saya mohon totalnya lebih kurang Rp6 triliun. Mohon di-approve,” ujar Tito.
Walaupun berkas administrasi dari instansi terkait masih memerlukan penyempurnaan, Tito tetap mengimbau agar koordinasi serta proses perizinan bisa dipangkas agar dana lekas tersalurkan.
“Kalau sudah di-transfer maka kami nanti, saya sebagai Ketua Satgas, akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab rekon Aceh,” ujarnya.
Di samping itu, Tito turut membeberkan bahwa pemerintah pusat telah merealisasikan pencairan dana sebesar Rp31,1 triliun dari total pagu anggaran senilai Rp39 triliun tahun ini, yang diperuntukkan bagi lembaga serta instansi di bawah Satgas Pemulihan Pascabencana Aceh.
“Alhamdulillah sudah cair, pendanaan, tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Dari Rp39 triliun sudah cair sampai Rp31,1 triliun di tujuh instansi yang menurut saya penting,” ujar Tito.
Porsi terbesar dari dana tersebut diserap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan nilai mencapai Rp21,1 triliun, yang difungsikan untuk pembangunan fasilitas jembatan, perbaikan jalan, hingga infrastruktur aliran sungai.
Di samping itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapatkan alokasi Rp4,1 triliun guna merenovasi hampir 5.000 sekolah rusak, Kementerian PKP memperoleh Rp2,3 triliun untuk pembangunan hunian tetap, Kementerian Kesehatan menerima sekitar Rp562 miliar bagi pemulihan fasilitas medis, serta Kemensos mendapatkan Rp2,5 triliun untuk jaminan hidup serta bansos.
Di luar alokasi untuk berbagai kementerian tersebut, pemerintah juga telah mengalirkan dana senilai Rp10,6 triliun secara langsung ke kas Pemprov Aceh, Sumut, Sumbar, beserta jajaran pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Tito menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran sesuai target.
“Saya minta kepada wartawan maupun Satgas nanti akan mengekspos, menyampaikan kepada publik kegiatan-kegiatannya,” ujar Tito.
(Nzo)