Netizensulut.com, MINUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Henry Walukow S.E., menerapkan pendekatan taktis dalam menyerap aspirasi warga di masa resesnya.
Politisi Partai Demokrat ini memilih mendatangi langsung kantor-kantor hukum tua guna menghimpun usulan yang sudah dikaji lewat Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbang, ketimbang mengadakan pertemuan terbuka.
Praktik jemput bola itu dilakukannya saat turun reses ke Desa Tatelu, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, pada Minggu (2/8/2026).
Langkah tersebut dipilih Henry agar usulan yang diperjuangkan benar-benar menyasar kebutuhan primer masyarakat, mengingat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang masih terbatas.
“Kalau reses dilakukan secara terbuka, tentu aspirasi yang masuk akan sangat banyak. Sementara kemampuan anggaran pemerintah provinsi masih terbatas, sehingga belum semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi,” ujarnya.
Melalui kondisi tersebut, ia memandang penting bagi DPRD untuk bersikap lebih selektif dalam menetapkan program yang bakal diperjuangkan lewat Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
“Kami ingin memastikan usulan yang diajukan benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan memiliki dampak langsung bagi kepentingan banyak orang,” kata Henry.
Sepanjang empat hari masa reses, Henry menyambangi berbagai desa guna mengumpulkan usulan dari Musdes dan Musrenbang.
Fokusnya mencakup program-program terdahulu yang belum terwujud, utamanya yang berada di bawah kewenangan Pemprov Sulawesi Utara.
Berdasarkan inventarisasi tersebut, sektor infrastruktur mendominasi keluhan dan kebutuhan warga.
Perbaikan jalan provinsi, saluran irigasi, serta drainase menjadi poin usulan terbanyak.
Henry menambahkan, masalah drainase mungkin belum begitu terasa gangguannya tatkala kemarau.
Akan tetapi, potensi genangan hingga banjir di badan jalan siap mengancam apabila musim hujan tiba tanpa penanganan dini.
Di samping infrastruktur, warga turut menyuarakan berbagai aspirasi krusial lain, meliputi pembangunan jalan perkebunan, pasokan pupuk, akses mudah terhadap bahan bakar solar, sampai penyelesaian sengketa lahan “63 Blok”.
Seluruh himpunan aspirasi ini, sebut Henry, bakal melalui tahap pengkajian urgensi sebelum dibawa ke meja pembahasan program pembangunan daerah.
“Semua masukan masyarakat menjadi perhatian kami. Aspirasi yang paling mendesak akan kami kawal agar dapat masuk dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
(*/Nzo)