Netizensulut.com, SULUT – Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Hillary Tuwo, menaruh perhatian serius terhadap proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Ia optimistis regulasi ini akan menjadi fondasi hukum yang kokoh untuk meningkatkan status perempuan sekaligus menjamin perlindungan anak yang lebih baik di Sulawesi Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Hillary pasca-Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara yang secara resmi menetapkan Ranperda tersebut sebagai inisiatif dewan untuk dibahas ke tahap berikutnya.
Politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini mengamati bahwa meski perempuan kini telah membuktikan kapasitasnya di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga dunia bisnis, praktik diskriminasi di lapangan masih menjadi tantangan nyata.
“Kita tidak bisa memungkiri bahwa walaupun perempuan saat ini sudah banyak memegang jabatan penting, diskriminasi masih sering terjadi. Ada yang meremehkan karena perempuan, atau ketika seorang perempuan menjadi pemimpin, yang dilihat bukan kinerjanya tetapi hal-hal lain seperti penampilan. Saya berharap Ranperda ini dapat memperkuat posisi dan peran perempuan di Sulawesi Utara,” ujar Hillary Tuwo.
Lebih lanjut, legislator asal dapil Minahasa Utara dan Bitung ini menjelaskan bahwa kehadiran Ranperda PPPA berfungsi sebagai payung hukum yang menjamin kepastian bagi perempuan dalam meniti karier dan peran strategis mereka.
Sebagai ilustrasi, ia menyoroti kiprah Ketua TP-PKK dan Ketua Dekranasda Sulawesi Utara, Ny. Anik Fitri Wandriani, yang dinilai konsisten dalam menggerakkan program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Hillary, inisiatif positif semacam itu akan memiliki dampak yang jauh lebih besar jika didukung oleh landasan regulasi yang spesifik.
“Sangat disayangkan jika banyak program pemberdayaan perempuan yang baik tetapi belum diperkuat dengan payung hukum. Karena itu, Ranperda ini sangat penting untuk semakin memperkuat posisi perempuan dalam pembangunan daerah,” katanya.
Di sisi lain, posisi Hillary sebagai Ketua Umum Badan Semi Otonom (Basnom) Womenpreneur HIPMI Sulawesi Utara membuatnya ingin menyelaraskan program organisasi dengan substansi Ranperda PPPA. Fokus utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui sektor UMKM.
“Sebagai Ketua Basnom Womenpreneur Sulut, saya melihat banyak hal yang bisa dikoneksikan dengan perda ini. Kita ingin semakin banyak perempuan menjadi pemimpin di dunia usaha, mengembangkan UMKM, dan memiliki kemandirian ekonomi,” ungkapnya.
Selain isu pemberdayaan, Hillary juga menyoroti urgensi perlindungan anak di tengah meningkatnya angka kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah Sulawesi Utara.
Ia berharap regulasi yang sedang dirancang ini mampu menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif terhadap tindak kekerasan terhadap anak.
“Untuk perlindungan anak, kita melihat adanya peningkatan kasus kriminalitas yang melibatkan anak di bawah umur. Ke depan tentu kita berharap pemerintah daerah bersama DPRD dapat memperkuat regulasi agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak-anak di Sulawesi Utara,” tuturnya.
Menutup keterangannya, Hillary berharap proses pembahasan Ranperda ini berjalan mendalam dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang lahir nanti benar-benar relevan dengan kebutuhan lapangan, sehingga memberikan dampak nyata bagi perempuan dan anak-anak di Bumi Nyiur Melambai.
(Nzo)