Netizensulut.com, SULUT – Hari Jumat, 14 Agustus 2026, menjadi momen yang dipenuhi dengan agenda krusial bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan DPRD Sulut.
Berbagai kegiatan penting diselenggarakan secara beruntun, mulai dari agenda mendengarkan pidato kenegaraan hingga penandatanganan kesepakatan anggaran daerah.
Rangkaian kegiatan tersebut dimulai tepat pukul 09.00 WITA, di mana Gubernur menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Ruang Rapat DPRD Sulut.
Agenda utama pada sesi pagi ini adalah mendengarkan secara seksama Pidato Presiden RI dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026.
Pelaksanaan rapat paripurna pembukaan ini turut didampingi oleh kehadiran Wakil Gubernur Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut, serta jajaran lengkap pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sulut.
Seiring berjalannya waktu, agenda berlanjut memasuki pukul 13.30 WITA.
DPRD Sulut kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda strategis berupa Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2027.
Momen penandatanganan ini memegang peranan vital sebagai salah satu tahapan krusial dalam siklus penyusunan kebijakan anggaran daerah.
Nota kesepakatan KUA dan PPAS tersebut menjadi landasan kolaborasi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif untuk merumuskan arah kebijakan, skala prioritas, serta plafon anggaran pembangunan di Bumi Nyiur Melambai untuk tahun 2027 mendatang.
Jalannya rapat siang hari itu kembali dihadiri secara penuh oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekprov Sulut, beserta seluruh jajaran pejabat eselon II.
Tidak berhenti sampai di situ, rangkaian kegiatan hari itu ditutup dengan agenda lanjutan pada pukul 15.00 WITA.
DPRD Sulut kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Presiden RI yang memaparkan Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027.
Seluruh rangkaian agenda padat sepanjang hari tersebut dihadiri secara konsisten oleh Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur, Sekprov, serta seluruh pejabat eselon II Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
(Nzo)