Netizensulut.com, SULUT – Geliat pertukaran gagasan antarwilayah kepulauan kembali terjalin. Rombongan lembaga legislatif dari ujung timur Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat, melakukan lawatan kerja resmi ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Agenda yang dipusatkan di ruang sidang utama tersebut menjadi wadah strategis bagi para wakil rakyat untuk membedah berbagai isu krusial, mulai dari akselerasi pariwisata, pembangunan infrastruktur jalan tol, konektivitas moda transportasi laut, hingga tata kelola industri pengalengan ikan.
Delegasi yang hadir dalam kunjungan ini diisi oleh jajaran pimpinan dan anggota komisi strategis, di antaranya Ketua Komisi IV serta Ketua Komisi II DPRD Papua Barat, didampingi staf sekretariat.
Menariknya, agenda tersebut turut dihadiri oleh perwakilan DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro yang bergabung sebagai mitra studi.
Karakteristik geografis yang serupa, yakni sama-sama wilayah bercirikan kepulauan dengan kekayaan bahari dan pariwisata melimpah, membuat dialog antar kedua lembaga berjalan dinamis.
Sulawesi Utara sendiri dinilai konsisten dalam memperkuat konektivitas antarwilayah melalui optimalisasi rute pelayaran feri yang menunjang mobilitas warga, arus pariwisata, hingga jalur distribusi komoditas unggulan.
Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Sulawesi Utara, W. Niklas Silangen. Ia menyampaikan apresiasi mendalam atas kunjungan kerja tersebut.
Meski saat ini jajaran legislatif Sulut tengah dihadapkan pada agenda dewan yang cukup padat, termasuk rangkaian rapat Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta persiapan rapat paripurna pada 14 Agustus 2026, suasana pertemuan tetap berlangsung cair, terbuka, dan penuh kekeluargaan.
Diskusi mengalir seputar dinamika tata kelola pemerintahan, fungsi pengawasan, hingga kiat memajukan potensi lokal.
Tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, lawatan ini juga membuka lembaran baru dalam harmonisasi produk hukum daerah.
Delegasi DPRD Sitaro memanfaatkan momentum tersebut untuk menggali informasi mendalam mengenai regulasi komoditas perkebunan andalan, yakni tanaman pala, yang telah diterapkan di Papua Barat.
Berdasarkan paparan dalam pertemuan, Papua Barat tercatat telah memiliki payung hukum khusus yang mengatur pembinaan, pengawasan, rencana aksi sektoral, hingga instrumen retribusi tanaman pala.
Regulasi komprehensif ini menarik perhatian Sitaro untuk dijadikan referensi dalam merumuskan kebijakan lokal yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.
Selepas sesi diskusi di gedung dewan, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah instansi teknis dan pusat industri strategis di Sulawesi Utara.
Agenda tersebut meliputi lawatan ke Dinas Pariwisata serta Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Utara.
Rombongan juga menjadwalkan kunjungan operasional ke PT Sinar Pure Foods di Kota Bitung guna mengamati secara langsung rantai pasok industri pengalengan ikan dan sistem distribusi produk perikanan.
Bagi Papua Barat, berbagai praktik baik yang diterapkan di Sulawesi Utara diharapkan mampu menjadi referensi taktis dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah.
Sebaliknya, interaksi ini memberikan ruang refleksi bagi Sulut dalam menjawab tantangan pengelolaan daerah berciri kepulauan.
Di penghujung acara, Niklas Silangen berharap komunikasi lintas daerah ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan bertransformasi menjadi kolaborasi jangka panjang demi kemajuan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah.
(Nzo)