​Polemik Panitia Natal Nasional 2026: LSM Sulut Minta Kegiatan Keagamaan Tak Dijadikan Komoditas Politik

Netizensulut.com, MANADO – Isu penunjukan Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut (HBL) dari DPP Generasi Muda Pembaharu (GEMPAR) sebagai Ketua Panitia Natal Nasional oleh tokoh Nasional Hashim Djojohadikusumo memicu tanggapan dari berbagai pihak.

Ketua LSM Aliansi Rakyat Penambang Sulawesi Utara (Sulut), Ir. Julius Jems Tuuk, menyambut baik langkah pelurusan informasi yang disampaikan Humas Arsari Group, Recky Langie.

Klarifikasi dari pihak Arsari Group tersebut dipandang amat krusial guna mengakhiri kesalahpahaman publik terkait klaim kewenangan penunjukan panitia acara keagamaan tingkat nasional tersebut.

“Pernyataan Pak Recky Langie itu sangat benar. Langkah beliau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa Pak Hashim Djojohadikusumo tidak memiliki kewenangan struktural maupun legalitas untuk menyusun atau menunjuk panitia Natal Nasional. Berdasarkan regulasi negara, penetapan panitia nasional adalah kewenangan resmi Kementerian Agama RI melalui Bimas Kristen,” tegas Jems Tuuk Rabu (14/10/26).

Jems menilai, penjelasan terbuka dari Humas Arsari Group merupakan langkah penting dalam memproteksi nama tokoh publik serta mendudukkan aturan main organisasi keagamaan pada porsinya.

Menurut pengetahuannya, Surat Keputusan (SK) Panitia Natal Nasional sepanjang satu dekade terakhir senantiasa dikeluarkan secara formal oleh Kementerian Agama RI.

Oleh sebab itu, setiap klaim yang mengatasnamakan figur nasional patut dibuktikan melalui dokumen resmi.

Lebih jauh, Jems menduga dinamika ini berawal dari pembicaraan santai atau komunikasi informal antara pengurus GEMPAR dan Hashim Djojohadikusumo mengenai gagasan perayaan Natal.

Namun, ia menekankan bahwa sambutan hangat atas sebuah niat ibadah sama sekali tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk mandat legal atau penunjukan panitia.

“Mungkin saja mereka pernah berdiskusi dengan Pak Hashim, menyampaikan keinginan membuat kegiatan Natal dan mengundang beliau. Sebagai tokoh nasional, Pak Hashim tentu merespons positif niat ibadah tersebut. Namun, respons itu bukan berarti sebuah penunjukan resmi atau pembentukan panitia,” ujar Tuuk.

Ia menambahi, inisiatif ibadah Natal yang dirancang Hillary Brigitta Lasut bersama DPP GEMPAR di Bumi Nyiur Melambai pada dasarnya adalah niat mulia yang patut diapresiasi.

Meski begitu, transparansi dan akurasi informasi terkait partisipasi maupun dukungan tokoh papan atas harus tetap dijaga secara bertanggung jawab.

“Yang tidak bisa diterima adalah cara-cara manipulatif yang seolah-olah mengesankan bahwa Pak Hashim menunjuk HBL untuk mengelola Natal Nasional di Sulut. Jangan demi mengejar ‘orgasme’ politik jangka pendek, nama agama dan tokoh publik diseret-seret,” kritiknya.

Mantan legislator ini mewanti-wanti agar ranah keagamaan steril dari agenda pendorongan citra politik maupun narasi ‘kedzaliman’ yang dikondisikan.

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersandar pada fakta yuridis, bukan pada asumsi yang berpotensi membiaskan opini publik.

“Jangan sampai hal ini direkayasa seolah-olah ada figur yang dihambat atau disakiti hanya untuk memengaruhi pikiran rakyat Sulut demi kepentingan elektabilitas. Pemerintah melalui Kementerian Agama sampai hari ini belum mengeluarkan SK penunjukan panitia Natal Nasional untuk periode ini,” jelasnya.

Tanggapan Pihak Arsari Group soal Panitia Natal Nasional

Bantahan Resmi dari Pihak Arsari Group
Sebelumnya, riuh perbincangan publik mengenai baliho/poster penunjukan Hillary Brigitta Lasut sebagai Ketua Panitia Natal Nasional 2026 oleh Hashim Djojohadikusumo telah ditepis secara tegas oleh Humas Arsari Group, Recky Langie.

Recky menyatakan bahwa kabar burung tersebut tidak berdasar.

Hashim Djojohadikusumo tidak pernah mengetahui, apalagi memberikan restu atau mandat tertulis sebagaimana narasi yang tersebar di tengah warga.

“Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang mengaitkan nama Hashim dengan kepanitiaan Natal Nasional, sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya umat Kristiani di Sulawesi Utara,” ujar Recky dilansir dari Tribunmanado co id, Rabu 14 Oktober 2026.

Recky, yang belum lama ini sukses menakhodai Panitia SMSI GMIM 2026, menegaskan bahwa hak setiap ormas atau institusi untuk membentuk kepanitiaan internal tentu dihormati.

Namun, publik harus bisa membedakan antara kegiatan internal organisasi dengan klaim instruksi langsung dari Hashim Djojohadikusumo.

Ia menguraikan, seandainya penunjukan tersebut memang berasal dari arahan Hashim, pasti ada alur koordinasi yang sistematis, struktur organisasi yang jelas, serta dokumen keputusannya.

Ketiadaan hal-hal prosedural inilah yang mendorong Arsari Group perlu meluruskan situasi agar masyarakat menerima kabar yang sahih.

Di luar polemik tersebut, Recky menekankan bahwa kepedulian Hashim Djojohadikusumo terhadap warga Sulawesi Utara sama sekali tidak berkurang.

Bukti nyata komitmen tersebut tercermin dari partisipasi aktif beliau pada gelaran Paskah Nasional 2026 pada April lalu.

Ia menceritakan, pada gelaran Paskah Nasional tersebut, seluruh saluran komunikasi dan koordinasi berjalan lancar sehingga kehadiran Hashim dapat dijadwalkan dengan matang.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan agenda Natal Nasional versi GEMPAR yang tidak pernah terkoordinasikan dengan Utusan Presiden RI tersebut.

“Klarifikasi ini kami sampaikan untuk mencegah berkembangnya persepsi yang keliru mengenai keterlibatan Pak Hashim dalam kegiatan Natal Nasional Gempar. Dengan demikian, masyarakat tidak membangun harapan terhadap kehadiran maupun dukungan yang belum dikonfirmasi secara resmi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Recky turut membeberkan wacana program sosial berupa perbaikan rumah tidak layak huni serta penggantian atap seng di Sulut yang sempat dikaitkan dengan rencana agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus.

Kendati demikian, kepastian jadwal maupun skema pengerjaannya masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut.

Ia kembali menandaskan bahwa penyampaian klarifikasi ini semata-mata ditujukan demi meluruskan klaim penunjukan panitia natal, tanpa ada niat mengintervensi hak independen ormas GEMPAR dalam menggelar perayaan keagamaan.

(Enzo)