Netizensulut.com, SULUT – Rapat Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun 2025 di Kantor DPRD Sulawesi Utara pada Selasa (14/4/2026) berlangsung hangat.
Sektor kesehatan menjadi fokus utama ketika para anggota legislatif mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan terkait melonjaknya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Sulut, Rima Lolong, menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 112 kasus kematian ibu dan 403 kasus kematian bayi.
Kendati demikian, Rima mengklaim angka tersebut masih di bawah rata-rata nasional.
Pernyataan itu segera memicu kritik tajam dari anggota Pansus, Paula Runtuwene, yang menganggap jawaban tersebut terlalu normatif dan mengabaikan inti masalah.
“Data menunjukkan lonjakan dari 210 menjadi 403 kasus. Ini bukan sekadar angka, ini soal nyawa manusia. Tidak adanya perbaikan dari 2024 ke 2025 merupakan tanda bahaya dan indikasi kegagalan penanganan yang mendasar,” tegasnya.
Mantan Rektor Universitas Negeri Manado ini pun menuntut Dinas Kesehatan untuk bergerak melampaui sajian data statistik dengan melakukan audit medis pada tiap kasus.
“Harus ada evaluasi menyeluruh. Apakah masalahnya ada pada rumah sakit, peralatan, atau sumber daya manusia? Penyebabnya harus jelas agar ada solusi,” tambahnya.
Kritik senada datang dari anggota Pansus lainnya, Nick Adicipta Lomban.
Ia menyoroti kejanggalan tingginya angka kematian bayi di Kota Manado, yang notabene memiliki fasilitas medis terbaik di Sulut.
“Ini ironis. Kota Manado mencatat angka tertinggi, padahal fasilitasnya paling memadai. Harus ada koordinasi nyata dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mitigasi. Jangan sampai kasus ini terus meningkat tanpa langkah pencegahan yang jelas,” ujarnya.
(Nzo)