Netizensulut.com, MANADO – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menemui ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Patuh dan Tulus (Mapalus) Pra-Gib Sulut, Kamis (25/6).
Kedatangan kelompok relawan pendukung Prabowo-Gibran di halaman Kantor Gubernur ini bertujuan untuk menyuarakan dukungan terhadap program strategis nasional sekaligus membawa sejumlah evaluasi sektor pertanian dan tambang lokal.
Untuk menyerap aspirasi secara maksimal, Gubernur Yulius Selvanus sempat mengajak sekitar 20 orang perwakilan demonstran berdialog di ruang rapat.
Tak lama setelah pertemuan tertutup itu selesai, Gubernur Yulius langsung beranjak ke halaman kantor dan menaiki mobil komando massa guna memberikan orasi dan jawaban langsung di hadapan seluruh peserta aksi.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih yang digagas pusat.
Menurutnya, program pemenuhan gizi ini tidak sekadar meningkatkan kualitas SDM, melainkan juga memutar roda ekonomi di tingkat bawah.
”Program ini punya efek domino yang besar. Petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM kita di Sulut akan menjadi pemasok utama bahan baku pangan, sehingga kesejahteraan mereka ikut terangkat,” ujar Gubernur Yulius dari atas mobil operasional massa.
Di sela-sela orasinya, ia juga membeberkan capaian positif Bumi Nyiur Melambung yang saat ini menduduki peringkat pertama di Pulau Sulawesi dalam hal percepatan penurunan angka stunting.
Capaian ini, lanjut Yulius, diperkuat dengan guyuran bantuan dari pemerintah pusat untuk menggenjot ketahanan pangan daerah.
Beberapa di antaranya meliputi program cetak sawah seluas 15 ribu hektare, distribusi bibit jagung untuk lahan dengan luas serupa, serta penyaluran bantuan bibit kelapa bagi para petani kelapa lokal.
Menanggapi tuntutan massa terkait mandeknya legalitas tambang rakyat, Gubernur YSK memastikan Pemprov tidak tinggal diam.
Saat ini pihaknya sedang membangun komunikasi intens dengan kementerian terkait di pusat demi mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
”Kami terus koordinasikan ke pusat agar payung hukumnya jelas. Tujuannya supaya masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor tambang bisa bekerja dengan tenang, aman, dan sah secara regulasi,” tambahnya.
Pantauan di lokasi, aksi unjuk rasa ini berlangsung sangat damai dan tertib.
Usai mendengarkan penjelasan dari Gubernur, massa Koalisi Mapalus Pragib membubarkan diri secara teratur.
Mereka kemudian bergerak menuju Markas Polda Sulawesi Utara untuk melanjutkan penyampaian aspirasi dengan dikawal ketat oleh personel kepolisian.
(Nzo)