Netizensulut.com, MANADO – Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel di Sulawesi Utara (Sulut) memasuki babak baru.
Hal ini ditandai dengan pelantikan serta pengukuhan massal jajaran pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) untuk tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Prosesi sakral ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, di Auditorium Universitas Sam Ratulangi pada Selasa (7/4/2026).
Selain seremonial pelantikan, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi krusial mengenai penguatan kesadaran hukum serta strategi pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.
Menanggapi momentum ini, Bendahara ABPEDNAS Sulut, Henry Walukow, mengatakan krusialnya posisi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ia memandang BPD bukan sekadar pelengkap instansi, melainkan mitra strategis sekaligus elemen vital dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan di tingkat desa.
“ABPEDNAS akan mengawal berbagai program pemerintah melalui BPD, sehingga setiap kebijakan yang masuk ke desa benar-benar berjalan sesuai aturan,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Henry juga mewanti-wanti para pemangku kebijakan desa agar tidak main-main dengan regulasi anggaran.
Menurutnya, kepatuhan mutlak terhadap hukum adalah benteng utama agar para aparatur desa terhindar dari jeratan kasus pidana.
Melalui asistensi berkala dari ABPEDNAS, diharapkan para pengelola anggaran dapat mengedepankan prinsip profesionalitas dan transparansi.
“Tujuan akhirnya adalah memastikan program desa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tambah Henry.
Tak hanya fokus pada aspek pengawasan, ABPEDNAS Sulut juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas SDM para anggota BPD.
Serangkaian program edukasi dan pelatihan siap digulirkan demi mempertajam pemahaman regulasi serta tugas pokok fungsi (tupoksi) mereka.
Langkah ini dinilai penting agar fungsi check and balances terhadap kinerja kepala desa dan jajarannya bisa berjalan optimal.
Menariknya, agenda pelantikan ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pengawas DPP ABPEDNAS yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani.
Kehadiran tokoh puncak korps adhyaksa tersebut menjadi sinyal kuat adanya sinergi ketat antara penegak hukum dan otoritas desa dalam memagari dana desa dari potensi korupsi.
Melalui pengukuhan akbar ini, diharapkan hubungan kerja antara BPD dan kepala desa di seantero Bumi Nyiur Melambai semakin harmonis, demi mendorong lompatan pembangunan yang dimulai dari pinggiran.
(Nzo)