Netizensulut.com, MANADO – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara memperketat pengamanan sejak Rabu (17/06/2026) pagi.
Ratusan personel kepolisian disiagakan menyusul adanya rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar di kompleks parlemen daerah tersebut.
Pantauan di lokasi menunjukkan barisan kendaraan taktis pengamanan telah terparkir rapi di sekitar area gedung untuk mengantisipasi eskalasi massa.
Anggota kepolisian berseragam lengkap dengan atribut pengamanan taktis tampak menyisir dan menjaga titik-titik krusial guna memastikan situasi tetap kondusif.
Tidak hanya personel berseragam, sejumlah aparat berpakaian sipil (intelijen dan reserse) juga disebar secara persuasif, baik di area luar pagar maupun di dalam kompleks Gedung Cengkih, sebutan akrab gedung DPRD Sulut.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut, Niklas Silangen, bahkan turun langsung memantau kesiapan dan koordinasi ploting pasukan pengamanan tersebut.
Sementara aparat bersiaga, gelombang massa aksi dilaporkan telah mematangkan persiapan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, para demonstran membawa selebaran dan poster provokatif bertuliskan “Seruan Aksi: Reset Indonesia”.
Menariknya, poster tersebut menampilkan visual Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan bagian mata tertutup, lengkap dengan slogan berani: “Sulut Menyambut Revolusi!!”.
Aksi ini tidak hanya membawa narasi nasional, tetapi juga membawa rapor merah sejumlah isu lokal yang krusial di Sulawesi Utara.
Informasi yang diperoleh menyebutkan ada beberapa poin tuntutan utama yang akan disuarakan, antara lain:
- Agraria dan Tata Ruang: Penolakan keras terhadap perampasan ruang hidup masyarakat Sulut serta desakan keterbukaan publik terkait draf RT/RW.
- Ekonomi dan Kesejahteraan: Protes atas meroketnya harga bahan pokok serta tuntutan reformasi desentralisasi pendapatan daerah.
- Infrastruktur dan Sosial: Evaluasi total terhadap efektivitas program transportasi Trans Manado, serta desakan penuntasan kasus-kasus pelecehan seksual di Sulut yang dinilai masih jalan di tempat.
- Kebijakan Pendidikan: Penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mekanismenya dikelola oleh pihak kampus.
Hingga berita ini diturunkan, situasi di depan Gedung DPRD Sulut masih terpantau lengang dan massa aksi dilaporkan sedang melakukan konsolidasi di titik kumpul sebelum bergerak menuju lokasi unjuk rasa.
Aparat kepolisian tetap dalam posisi siaga penuh.