Netizensulut.com, SULUT – Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara menjadi titik kumpul puluhan mahasiswa dari aliansi Cipayung—terdiri dari GMNI, GMKI, HMI, PMII, PMKRI—bersama sejumlah kader IPNU pada Rabu (17/06/2026).
Aksi massa yang mengusung tema “Sulut Menyambut Revolusi!!” ini membawa dua fokus agenda besar, yakni persoalan berskala nasional dan problem lokal.
Dalam klaster isu nasional, para demonstran menyuarakan mosi tidak percaya dan menuntut turunnya rezim Prabowo-Gibran.
Mereka juga mendesak restrukturisasi kabinet yang dianggap terlalu besar, perampingan anggaran lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif, hingga penolakan terhadap program Koperasi Merah Putih dan revisi UU Polri.
Selain itu, massa menolak militerisme di ranah sipil dengan meminta TNI fokus pada fungsi pertahanan, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, menuntut jaminan pasokan BBM bersubsidi dari Pertamina, serta mendesak penghentian pelanggaran HAM di tanah air.
Sementara pada ranah domestik, isu yang diangkat meliputi:
- Penolakan perampasan ruang hidup warga Sulawesi Utara.
- Desakan keterbukaan draf RTRW.
- Sorotan terhadap lonjakan harga bahan pangan pokok.
- Dorongan desentralisasi pendapatan daerah.
- Evaluasi terhadap operasional Trans Manado.
- Penyelesaian kasus kekerasan seksual di Sulut
- Penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diakomodasi oleh pihak kampus.
Sebagai simbol matinya keadilan, mahasiswa mengusung keranda mayat berwajah Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, dibarengi bentangan spanduk bertuliskan “Stop Pemborosan”.
Di lokasi, para orator dari tiap-tiap organisasi bergantian membakar semangat massa lewat pengeras suara. Pekikan “Hidup Mahasiswa!” terus berdengung di tengah kerumunan.
“Presiden dan Wakil Presiden saat ini sudah tidak kami percaya, termasuk polisi di dalamnya,” teriak salah satu orator.
Baginya, gerakan di halaman kantor wakil rakyat ini merupakan saluran murni atas keresahan publik terhadap para pemangku kebijakan yang dinilai menyalahgunakan wewenang.
“Kami kecewa dengan pemerintah saat ini. Bahkan Undang-Undang Polri baru saja disahkan dan dinilai sangat bermasalah,” tegasnya.
Gerakan ini juga ditegaskan sebagai bentuk perlawanan frontal terhadap rezim yang dituding sarat akan praktik korupsi.
“BBM sekarang sudah naik, persoalan agraria semakin menggila. Kami bukan antek-antek asing. Kami bukan pembunuh demokrasi. Bahkan hari ini kami tidak dipertemukan dengan perwakilan rakyat,” lanjutnya.
Kondisi memanas saat massa aksi gagal menemui jajaran pimpinan maupun anggota DPRD Sulut.
Guna memaksa masuk, demonstran mencoba menjebol barikade dengan merobohkan pagar gedung yang dikawal ketat pihak kepolisian.
Gesekan fisik antara mahasiswa dan petugas pengamanan pun tidak terhindarkan.
Dalam bentrokan tersebut, aparat memukul mundur massa. Terpantau beberapa demonstran sempat ditarik paksa dan diduga mendapat tindakan represif berupa pemukulan.
Adapun, Merespon kerusuhan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut, Royke Anter, bersama anggota legislatif Hillary Julia Tuwo dan Jeane Laluyan, sangat menyayangkan aksi yang berakhir anarkis dan tidak kondusif tersebut.
“Kami sebenarnya membuka ruang. Tadi kami sudah menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa agar menyampaikan tuntutan mereka secara tertib,” ujar Royke kepada awak media.
Royke memastikan bahwa pada dasarnya pihak parlemen daerah selalu terbuka untuk mengaspirasikan suara masyarakat, asalkan dilakukan melalui prosedur yang tepat.
“Memang keinginan mereka adalah masuk ke Gedung DPRD Provinsi Sulut. Namun karena SOP, kami berkoordinasi dengan pihak keamanan agar mereka diterima di halaman saja. Beberapa tahun lalu pernah terjadi aksi yang diterima di dalam gedung, namun berujung pada tindakan yang tidak tertib. Berdasarkan pengalaman itu, kami memutuskan untuk tidak menerima massa aksi di dalam ruangan,” pungkasnya.
(Nzo)