Netizensulut.com, SULUT – Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila sukses dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di lapangan utama Kantor Gubernur, Manado, pada Senin (1/6/2026).
Jalannya prosesi yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, selaku Inspektur Upacara.
Agenda ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pejabat tinggi pratama, serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemprov Sulut.
Pada momentum itu, Gubernur Yulius Selvanus membacakan pidato resmi dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI yang berfokus pada tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Lewat amanat tersebut, Gubernur mengatakan peran vital Pancasila sebagai pemandu arah bangsa yang teruji tangguh dalam merekatkan keberagaman etnis dan ribuan pulau di tanah air.
”Pancasila juga diposisikan sebagai pedoman moral yang sangat krusial bagi bangsa dalam mengarungi gejolak global, mulai dari lompatan teknologi hingga situasi geopolitik yang kian dinamis.” Tutur Gubernur.
Selain itu, poin penting dari Kepala BPIP RI yang disampaikan Gubernur adalah mengenai kontribusi nyata Indonesia di panggung global, selaras dengan amanah Pembukaan UUD 1945.
Prinsip musyawarah dan mufakat dinilai menjadi alat diplomasi krusial yang dibutuhkan masyarakat internasional demi menjembatani berbagai perbedaan.
“Wujud nyata dari pengamalan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, tercermin dari andil aktif pasukan perdamaian Indonesia di bawah naungan PBB serta keterlibatan dalam mediasi konflik regional.” Ujarnya.
Hal ini menegaskan bahwa kedamaian yang hakiki bukan hanya soal absennya konflik bersenjata, melainkan tegaknya rasa keadilan.
Menutup pembacaan pidato, Gubernur Yulius Selvanus mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi penerus, untuk membumikan Pancasila agar menjadi ideologi yang dinamis dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma menjadi pajangan atau catatan masa lalu semata.
Pesan kuat juga dititipkan kepada para menteri dan kepala daerah agar senantiasa melahirkan kebijakan publik yang berakar pada keadilan sosial, merespons ekspektasi keadilan di tengah masyarakat, melindungi hak-hak kaum marginal, sekaligus konsisten membentengi bangsa dari ancaman radikalisme dan intoleransi.
(Nzo)