Netizensulut.com, SULUT – Dinamika ruang siber akhir-akhir ini memunculkan beragam isu dan dugaan yang sempat menyeret nama salah satu tokoh politik di Bumi Nyiur Melambay.
Menanggapi situasi tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan berbagai spekulasi yang beredar.
Alih-alih merespons dengan polemik atau memperkeruh suasana, politisi muda yang kini tengah menjalani masa pengabdian periode keduanya ini memilih untuk memandang persoalan tersebut dari kaca mata edukasi dan pentingnya kecerdasan bermedia sosial.
Menurut pandangannya, eskalasi teknologi informasi yang bergerak tanpa batasan telah menghadirkan tantangan tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat.
Kebebasan berpendapat di platform digital, yang kian disempurnakan oleh kemajuan sistem kecerdasan buatan, dinilai membuka celah lebar bagi penyebaran berita keliru hingga konten-konten yang sengaja direkayasa demi kepentingan tertentu.
“Di era digital saat ini, siapa saja bisa menjadi sasaran berbagai dugaan yang belum tentu benar. Informasi dapat direkayasa, dimanipulasi, bahkan diproduksi dengan teknologi yang semakin canggih. Karena itu, masyarakat harus semakin bijak dalam menerima setiap informasi,” ujar Braien.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana arus informasi yang mengalir deras tanpa melewati saringan verifikasi kerap kali mendahului proses pembuktian hukum, sehingga berpotensi menggiring opini publik secara sepihak.
Kondisi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang memungkinkan sebuah narasi tak berdasar menyebar dalam hitungan detik.
Fenomena disinformasi semacam ini, imbuhnya, bukan lagi sekadar ancaman bagi para pemegang jabatan publik, melainkan dapat menyasar siapa saja tanpa pandang bulu.
“Siapa pun berpotensi menjadi korban. Hari ini mungkin saya, besok bisa saja keluarga kita, sahabat kita, atau masyarakat biasa yang tiba-tiba dikaitkan dengan sebuah narasi yang belum tentu memiliki dasar fakta,” katanya.
Sebagai figur yang diamanahkan memimpin Komisi I DPRD Sulawesi Utara, ia secara aktif menyerukan kepada khalayak ramai agar tidak mudah tersulut oleh berbagai kabar burung yang belum divalidasi kebenarannya.
Penguatan literasi digital dipandang sebagai benteng pertahanan utama guna merawat ekosistem ruang publik yang bersih, sehat, dan konstruktif.
Ia juga menyoroti gelombang sebagian oknum yang sengaja memanfaatkan kecanggihan teknologi demi merusak reputasi figur tertentu melalui pembentukan opini negatif tanpa landasan hukum yang sah.
“Menghakimi seseorang di media sosial saat ini sangat mudah dilakukan. Cukup melalui sebuah unggahan atau narasi yang terus disebarluaskan. Yang mampu menghentikan hal itu adalah kesadaran moral dan kebijaksanaan kita dalam menggunakan media digital,” ujarnya.
Kendati mengakui adanya rasa prihatin atas kemunculan berbagai desas-desus yang mencatut namanya, sang legislator memilih untuk menempuh jalan yang tenang dan bermartabat.
Dirinya memilih berpegang teguh pada koridor hukum yang berlaku dan percaya bahwa setiap tindakan memiliki pertanggungjawabannya masing-masing.
“Silakan setiap orang menyampaikan pendapatnya, tetapi semua tentu harus bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Pada akhirnya, setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya,” ucapnya.
Melihat problem yang lebih luas, tantangan terbesar peradaban modern saat ini bukan lagi sekadar melawan penyebaran hoaks semata, melainkan bagaimana menumbuhkan nalar kritis di tengah masyarakat.
Publik diajak untuk lebih selektif menyaring informasi serta tidak terperangkap dalam jebakan narasi dangkal yang kabur sumber asalnya.
“Pilihan ada pada kita. Apakah kita ingin terus larut dalam isu-isu yang belum tentu benar, atau memilih memanfaatkan media digital untuk memperoleh informasi yang bermanfaat, membangun pengetahuan, dan meningkatkan produktivitas,” katanya.
Di sisi lain, ia turut mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik pembunuhan karakter (character assassination) yang dinilai dapat menciderai kualitas demokrasi secara keseluruhan.
Gejala toksik semacam ini dikhawatirkan dapat memadamkan niat generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam kancah politik maupun pengabdian kepada masyarakat.
“Jangan sampai anak-anak muda melihat politik sebagai ruang yang dipenuhi fitnah dan tuduhan tanpa dasar. Demokrasi yang sehat harus dibangun dengan adu gagasan, bukan dengan penyebaran kebencian atau informasi yang belum terbukti kebenarannya,” tegasnya.
Mengakhiri tanggapannya, wakil rakyat tersebut mengajak seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Utara untuk bersama-sama merajut kesadaran kolektif dalam menciptakan iklim digital yang sehat, mengedepankan etika berinteraksi di dunia maya, serta membudayakan saring sebelum sharing.
Sikap yang matang, kritis, dan bertanggung jawab dalam mengoperasikan teknologi diyakini menjadi modal esensial dalam menjaga kualitas tatanan demokrasi sekaligus merawat persatuan di tengah gempuran informasi era digital.
(Nzo)