Netizensulut.com, MANADO – Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Provinsi Sulut mengikuti jalannya Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Agenda tahunan ini juga dirangkaikan dengan penyampaian pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Braien R.L. Waworuntu, turut hadir langsung di ruang rapat paripurna untuk menyimak pemaparan Kepala Negara menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 KemerdekaanKemerdekaan Republik Indonesia.
Bersama Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen, unsur Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta insan pers, para legislator mengikuti jalannya sidang melalui layar lebar yang telah disediakan.
Laporan Kinerja dan Lompatan Kebijakan Strategis
Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan evaluasi kinerja eksekutif selama kurang lebih 21 bulan masa kepemimpinannya.
Di hadapan para pimpinan lembaga negara, Presiden menekankan pentingnya respons cepat dalam merumuskan kebijakan publik guna menuntaskan berbagai persoalan struktural yang telah mengakar lama di tengah masyarakat.
Selain akselerasi regulasi, Kepala Negara menyoroti pencapaian signifikan di sektor ketahanan pangan dan energi nasional.
Pemerintah mengonfirmasi bahwa Indonesia resmi mencapai swasembada solar terhitung sejak 1 Juli 2026 melalui pemanfaatan bahan bakar diesel berbasis campuran B50 yang turut mendongkrak penghematan devisa negara.
Sementara itu, pada sektor pertanian dan pangan, swasembada berhasil dibukukan pada delapan komoditas utama, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, serta cabai rawit.
Kendati demikian, pencapaian tersebut dipandang bukan sebagai garis akhir, melainkan momentum pemacu semangat untuk menghadirkan keadilan sosial yang merata.
Restrukturisasi Korporasi Negara dan Penguatan Hilirisasi
Agenda besar transformasi ekonomi turut menjadi sorotan utama dalam pidato kenegaraan tersebut.
Pemerintah saat ini tengah mengoptimalkan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar porsi perusahaan pelat merah semakin efisien, produktif, dan bernilai tambah tinggi bagi perekonomian domestik.
Langkah strategis ini berjalan linier dengan percepatan hilirisasi industri.
Sejumlah proyek mercusuar didorong secara masif, mulai dari konversi batu bara menjadi Dimetil Eter (DME), hilirisasi komoditas tambang emas dan tembaga, pengelolaan garam industri, hingga pengembangan fasilitas smelter alumina menjadi aluminium murni.
Di sisi lain, pengelolaan devisa hasil ekspor yang diampu oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mencatatkan progres positif.
Sejak mulai beroperasi pada 1 Juni 2026, instansi tersebut sukses mengelola devisa senilai kurang lebih 14 miliar dolar AS dari tiga komoditas unggulan, dengan proyeksi perluasan wilayah operasional ke berbagai simpul pelabuhan dan provinsi strategis lainnya.
Komitmen DPRD Sulut Bersinergi dengan Kebijakan Pusat
Menanggapi arah kebijakan nasional tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen penuh lembaga legislatif daerah untuk mengawal implementasinya hingga level akar rumput.
Menurutnya, keselarasan visi antara pusat dan daerah merupakan kunci utama dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Nyiur Melambai.
“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai mengikuti rapat paripurna.
Politisi muda ini menegaskan bahwa DPRD bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara siap membangun kolaborasi lintas sektoral yang solid.
Sinergi ini diyakini mampu menerjemahkan grand design pembangunan nasional menjadi program kerja yang konkret dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” tambahnya.
Melalui momentum Sidang Paripurna ini, arah pembangunan di Sulawesi Utara dipastikan akan terus diselaraskan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027, demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
(Nzo)