Netizensulut.com, MANADO — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi mengagendakan pelaksanaan Rapat Paripurna krusial terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025.
Agenda strategis ini telah digodok dan ditetapkan melalui rapat unsur pimpinan bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut untuk dilaksanakan pada Selasa, 2 Juni 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen, menerangkan bahwa dalam rapat paripurna tersebut, fokus utama tertuju pada pengumuman raihan opini serta hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemprov selama satu tahun anggaran ke belakang.
“Rencananya tanggal 2 Juni untuk Paripurna LHP BPK yang menetapkan hasil pemeriksaan dan pengumuman opini BPK,” ujar Silangen saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Sulut.
### Sinkronisasi Jadwal dengan Agenda Kepala Daerah
Kendati tanggal pelaksanaan sudah diketok, pihak Sekretariat Dewan (Setwan) menyebut jam bergulirnya sidang paripurna masih bersifat fleksibel. Hal ini dikarenakan DPRD harus menyinkronkan waktu dengan agenda Gubernur Sulawesi Utara yang juga mendampingi kunjungan kerja pejabat pusat ke Bumi Nyiur Melambai.
“Untuk jamnya masih akan disesuaikan dengan agenda Bapak Gubernur. Karena di hari yang sama ada kunjungan Menteri Pendidikan di Sulut. Kalau agenda Menteri pagi, otomatis Paripurna dilaksanakan siang hari. Begitupun sebaliknya,” jelasnya secara rinci terkait penyesuaian jadwal tersebut.
Hingga saat ini, pihak kesekretariatan terus melakukan koordinasi intensif dengan protokol pemerintah provinsi agar agenda konstitusional dewan dan penyambutan menteri dapat berjalan beriringan tanpa kendala teknis.
(Nzo)