Netizensulut.com, SULUT – Tren positif dalam tata kelola birokrasi dan akselerasi pembangunan di Sulawesi Utara kembali terlihat.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Utara yang mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Selasa (23/6/2026).
Pada podium sidang, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, membeberkan indikator kunci keberhasilan pembangunan daerah sepanjang tahun lalu.
Paparan tersebut mencakup ketahanan fiskal, laju pertumbuhan ekonomi, keberhasilan menekan angka kemiskinan, hingga peningkatan signifikan pada aspek kualitas hidup warga Bumi Nyiur Melambai.
Di tengah hantaman dinamika ekonomi global serta kebijakan pengetatan anggaran dari pusat, pos keuangan Sulawesi Utara terbukti tetap solid dan terjaga.
Dari sisi pendapatan, daerah berhasil meraup Rp3,65 triliun atau setara dengan 96,38 persen dari estimasi target. Di sisi lain, penyerapan belanja daerah berada di angka Rp3,32 triliun, atau menyentuh 91,36 persen dari pagu anggaran.
Merujuk pada kalkulasi tersebut, kas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mencatatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 miiliar.
Akumulasi ini merefleksikan prinsip kehati-hatian sekaligus efisiensi yang diterapkan dalam memutar roda keuangan daerah.
Kesehatan fiskal ini kian dipertegas oleh melonjaknya nilai aset pemprov yang kini menyentuh Rp11,49 triliun, meningkat dari periode sebelumnya yang tertahan di angka Rp10,78 triliun.
Pada periode yang sama, beban kewajiban daerah justru berhasil dipangkas secara masif, dari Rp1,26 triliun menyusut hingga tersisa Rp849 miliar saja.
Kinerja keuangan yang prima ini berbanding lurus dengan grafik ekonomi riil. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara melesat di angka 5,66 persen.
Angka ini sukses mengungguli rata-rata performa ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen.
Dampak langsung dari ekspansi ekonomi ini adalah membaiknya indikator sosial masyarakat.
Angka kemiskinan makro di Sulut berhasil ditekan hingga ke level 6,62 persen, jauh lebih rendah dari rapor kemiskinan nasional yang berada di angka 8,25 persen.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ikut melandai ke posisi 5,78 persen.
Keberhasilan fundamental lainnya bertumpu pada kemampuan mengendalikan laju inflasi yang terkunci di angka 1,23 persen.
Capaian ini berada jauh di bawah inflasi domestik nasional yang bertengger di angka 2,92 persen, sekaligus menjadi bukti nyata keandalan strategi intervensi harga yang dikoordinasikan pemprov bersama instansi terkait.
Sektor fundamental manusia juga tidak luput dari progres.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah merangkak naik ke posisi 76,32, mempertahankan posisinya di atas standar rata-rata nasional.
Pada sektor riil, angka kasus stunting terus menunjukkan tren penurunan.
Selaras dengan itu, tingkat kesejahteraan para produsen pangan ikut terkerek naik, ditandai dengan melejitnya Nilai Tukar Petani (NTP) ke angka 125,21 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di posisi 112,17.
Di samping indikator makro di atas, kurun waktu 2025 hingga 2026 juga diwarnai sejumlah terobosan fisik dan regulasi.
Salah satu yang paling kasat mata adalah modernisasi Museum Negeri Sulawesi Utara, yang kini bertransformasi menjadi destinasi wisata edukasi yang representatif sekaligus kekinian.
Bukan hanya itu, Sulut juga menorehkan tinta emas sebagai provinsi pionir di tanah air yang sukses mengundangkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Langkah progresif ini menjadi payung hukum krusial untuk memperluas bantalan perlindungan sosial bagi para pekerja lokal.
Berkat torehan performa tersebut, Sulawesi Utara sukses membawa pulang berbagai penghargaan bergengsi dari Jakarta.
Di antaranya adalah predikat Terbaik I Kategori Provinsi dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat Regional Sulawesi pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026.
Prestasi lainnya diraih lewat penghargaan Terbaik II dalam kategori Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Dalam sela-sela pemaparannya, Gubernur Yulius Selvanus menggarisbawahi urgensi percepatan finalisasi Ranperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Payung hukum ini diproyeksikan mampu memberikan kepastian regulasi, memangkas birokrasi perizinan yang berbelit, merangsang masuknya arus modal, serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.
Regulasi ini juga dirancang sebagai instrumen pendukung optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mendongkrak daya saing wilayah, serta menaikkan standar pelayanan publik yang kerap menjadi parameter penilaian lembaga pengawas seperti Ombudsman RI dan KPK.
Bermodalkan akumulasi capaian sepanjang tahun 2025, Pemprov Sulut menatap masa depan dengan optimisme tinggi untuk menjaga ritme pertumbuhan, mempertebal kesejahteraan warga, serta menggulirkan pembangunan yang merata di bawah nakhoda Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Melalui kolaborasi erat antara jajaran eksekutif, parlemen, pelaku usaha, serta elemen masyarakat, Sulawesi Utara diproyeksikan bakal kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan terbaik di wilayah Indonesia Timur.
(Nzo)