Netizensulut.com, MANADO – Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Braien R.L. Waworuntu, bersama jajaran legislatif dan eksekutif daerah belum lama ini mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Agenda tersebut diselenggarakan untuk menyimak secara saksama penyampaian Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Pelaksanaan sidang paripurna di tingkat daerah ini dipusatkan melalui sarana penayangan visual di ruang rapat utama kantor DPRD Sulut.
Tampak hadir mengikuti jalannya acara secara virtual tersebut Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, unsur pimpinan beserta anggota dewan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga insan pers.
Rangkaian pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, ini menjadi momentum krusial menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pemaparannya, Kepala Negara menguraikan berbagai laporan kinerja kabinet selama kurun waktu kurang lebih 21 bulan masa kepemimpinan, serta menjabarkan sederet arah kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan publik.
Di hadapan peserta sidang, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengesahkan seratus lebih kebijakan strategis demi mengurai kompleksitas berbagai persoalan menahun.
Selain itu, pemerintah turut memaparkan keberhasilan pencapaian kemandirian di sektor energi melalui realisasi swasembada solar lewat pemanfaatan campuran bahan bakar diesel B50 yang diklaim turut menyumbang penghematan devisa negara.
Capaian positif serupa turut dicatatkan pada sektor pangan, di mana sejumlah komoditas pokok seperti beras, jagung, gula, hingga aneka cabai dan produk unggas dinyatakan telah mencapai swasembada.
Langkah Strategis Hilirisasi dan Penataan Ekonomi Nasional
Selain isu ketahanan pangan dan energi, pidato kenegaraan tersebut juga menyoroti langkah konkret pemerintah dalam melakukan restrukturisasi terhadap badan usaha milik negara guna mendongkrak produktivitas serta nilai tambah ekonomi.
Kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan akselerasi program hilirisasi industri, mulai dari proyek pengolahan batu bara, komoditas tambang emas dan tembaga, hingga pengembangan smelter alumina.
Pemerintah juga menyinggung efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang mulai berjalan sejak pertengahan tahun 2026.
Ke depan, cakupan operasional lembaga tersebut direncanakan bakal diperluas ke berbagai wilayah pelabuhan dan komoditas unggulan lainnya guna memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Komitmen Sinergi Jajaran DPRD Sulawesi Utara
Menanggapi berbagai pemaparan kebijakan nasional tersebut, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen penuh jajaran legislatif daerah dalam mengawal implementasi program pusat agar selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Program pemerintah pusat saya dukung, apalagi bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat di daerah Sulut,” ujar Braien usai rapat paripurna.
Ia juga optimistis bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulut di bawah komando Gubernur Yulius Selvanus dengan pemerintah pusat akan terjalin semakin erat.
Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sangat esensial agar setiap kebijakan strategis nasional mampu diimplementasikan secara optimal guna memajukan kesejahteraan masyarakat di Bumi Nyiur Melambai.
“Kami legislatif Sulut bersama-sama dengan Pemprov dan Gubernur Sulut akan terus bersinergi untuk memajukan daerah Nyiur Melambai,” pungkasnya.
(Nzo)