Netizensulut.com, MANADO — Persoalan fasilitas kerja yang belum memadai di sejumlah perangkat daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat perhatian serius dari legislator gedung cengkih.
Kalangan legislatif menilai ketersediaan sarana penunjang administrasi memegang peranan krusial demi menjamin kelancaran roda pemerintahan serta kualitas pelayanan publik.
Sorotan tersebut mengemuka tatkala Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan, berbicara dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut yang berlangsung di ruang rapat Komisi II, Senin (26/10/2026).
Di hadapan jajaran eksekutif, Jeane mendorong instansi pengelola keuangan tersebut segera menggelar peninjauan menyeluruh terhadap kondisi inventaris di tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Pengawasan itu didasari temuan di lapangan terkait masih ditemukannya keluhan mendasar menyangkut operasional kantor.
Mulai dari urusan logistik harian seperti ketersediaan kertas yang kerap menipis, hingga perangkat keras penunjang utama semacam unit komputer serta mesin cetak yang mengalami kerusakan dan belum mendapat penggantian.
Bagi Jeane, kendala teknis tersebut bukan sekadar persoalan sepele, melainkan elemen esensial yang mutlak dipenuhi agar aparatur pemerintah dapat menjalankan tugas administratif tanpa hambatan berarti.
“Yang kedua, tolong BKAD mengecek di dinas-dinas, terutama untuk peralatan pekerjaan. Jadi jangan sampai laptop rusak, printernya rusak, terus apalagi kertas tidak ada,” tegas Jeane.
Dalam penjelasannya, ia mendapati indikasi bahwa kekurangan perangkat kerja benar-benar terjadi pada beberapa instansi teknis.
Bahkan, ditemukan adanya kantor dinas yang hanya mengandalkan satu unit komputer yang kondisinya pun sudah rusak.
Situasi semacam ini semestinya menjadi instrumen koreksi dalam postur pengelolaan anggaran maupun penataan aset daerah.
Meskipun kebijakan penghematan anggaran menjadi arah yang didorong pemerintah, implementasinya di lapangan diimbau agar tidak mengorbankan kebutuhan logistik paling dasar yang menunjang kinerja harian birokrasi.
Jangan sampai langkah efisiensi justru berdampak kontraproduktif, di mana agenda administratif maupun eksekusi program pembangunan terhambat total hanya karena persoalan minimnya fasilitas penunjang kantor.
“Jadi jangan sampai ini sudah terlalu banyak sumber daya, tetapi cuma hal-hal seperti itu terus yang menjadi persoalan. Malu lah,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II mendesak BKAD Sulut untuk proaktif turun lapangan guna memotret kondisi riil sarana kerja di setiap unit pelayanan.
Hasil pendataan tersebut nantinya diproyeksikan sebagai acuan objektif dalam memetakan skala prioritas perbaikan maupun pengadaan baru, menyesuaikan dengan ketersediaan fiskal daerah.
Di sisi lain, momentum RDP tersebut turut dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi kelembagaan.
Jeane menekankan pentingnya membuka saluran komunikasi yang lebih cair dan intensif antara pihak eksekutif di jajaran perangkat daerah dengan lembaga legislatif.
Transparansi dan kelancaran arus informasi dinilai efektif untuk mendeteksi potensi hambatan secara dini, sehingga setiap kendala operasional yang dihadapi satuan kerja dapat dicarikan formula penyelesaian bersama secara cepat.
Melalui koordinasi yang solid, berbagai persoalan teknis di level birokrasi diyakini tidak akan berlarut-larut dan bisa diselesaikan sesuai koridor kewenangan masing-masing institusi.
Selain membedah persoalan fasilitas kantor, agenda RDP juga mendalami pos alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam struktur APBD yang berada pada kisaran Rp5 miliar.
Menjawab pertanyaan tersebut, Kepala BKAD Sulut, Clay Dondokambey, memaparkan bahwa anggaran darurat tersebut secara spesifik dicadangkan untuk penanggulangan bencana alam serta merespons kebutuhan mendesak yang sifatnya darurat dan tidak terduga sebelumnya.
Clay merinci, sepanjang tahun anggaran berjalan, pemanfaatan dana BTT di antaranya dialokasikan untuk menyokong proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang ke wilayah Modisi.
Selain itu, alokasi tersebut juga mencakup bantuan penanganan musibah bencana di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp750 juta.
Paparan data tersebut memberikan kejelasan kepada para legislator mengenai mekanisme penggunaan anggaran darurat yang difokuskan pada misi kemanusiaan dan penanganan situasi krisis.
Menanggapi penjelasan itu, Jeane mengapresiasi keterbukaan informasi yang diberikan, yang sekaligus memperjelas peruntukan pos anggaran BTT dalam situasi darurat.
Kendati demikian, fokus pengawasan terhadap pemenuhan sarana kerja internal tetap disuarakan kembali.
Jeane mengingatkan bahwa penataan fasilitas yang layak di lingkungan birokrasi merupakan variabel penting agar aparatur pemerintah daerah mampu bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat.
(Enzo)