Netizensulut.com, MANADO — Publik Sulawesi Utara barusan disuguhi kejutan dari Markas Polda Sulut. Penetapan tersangka dan penahanan mantan pejabat di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sulut terkait kasus dugaan korupsi dana publikasi media menjadi bukti bahwa aparat penegak hukum (APH) tak main-main dalam membongkar praktik penyimpangan anggaran negara.
Namun, di tengah riuk penindakan tersebut, publik berhak bertanya:
Bagaimana dengan penanganan dugaan korupsi proyek pengerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP) di gedung Mission Center GMIM?
Kasus pengerjaan proyek MEP di gedung yang berlokasi di kawasan Ring Road, Manado ini sejatinya telah memantik sorotan tajam.
Proyek yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut tersebut menelan nilai pagu anggaran fantastis mencapai Rp23,8 miliar.
Proyek Miliaran yang Sarat Indikasi Masalah
Proyek dengan alokasi jumbo ini sejatinya dirancang untuk mendukung infrastruktur vital gedung Mission Center GMIM.
Lingkup pekerjaannya ter tergolong sangat kompleks dan masif, meliputi:
- Sistem Mekanikal & Ventilasi (HVAC)
- Instalasi Elektrikal & Tata Suara
- Sistem Plumbing & Sanitasi
- Proteksi Kebakaran
- Sistem Keamanan Gedung
Namun, megaproyek ini justru diwarnai indikasi penyimpangan serius. Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut menemukan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis, kekurangan volume pengerjaan, hingga potensi kelebihan pembayaran.
Anggaran puluhan miliar rupiah yang bersumber dari uang rakyat diduga tidak terealisasi secara utuh pada kualitas fisik di lapangan.
Panggilan Maraton dan Pejabat yang ‘Goyang’
Pengusutan perkara ini sejatinya bukan sekadar gertak sambal. Penyidik Subdit Tipidkor Polda Sulut telah melancarkan pemeriksaan maraton.
Sedikitnya 9 pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah digiring masuk ke ruang pemeriksaan Tipidkor untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan yang berlangsung hingga belasan jam tersebut menyasar jajaran krusial di Dinas PUPR Sulut hingga pejabat pengelola anggaran Pemprov.
Sederet nama pejabat berinisial CD, DP (termasuk Kadis PUPR Sulut), JS, EK, hingga FK tercatat telah memberikan keterangan di hadapan penyidik.
Kendati sebagian pejabat memilih irit bicara atau mengaku “tidak tahu” saat ditemui media usai pemeriksaan, kehadiran mereka di Mapolda Sulut menjadi sinyal kuat bahwa ada hal besar yang sedang dirangkai oleh penyidik.
Desakan Publik dan Ujian Transparansi APH
Keberhasilan Polda Sulut membongkar dugaan korupsi di Kominfo Sulut memicu ekspektasi publik yang kian tinggi.
Seperti sebelumnya yang pernah di desak oleh Lembaga swadaya masyarakat seperti INAKOR Sulut dan LSM RAKO menyuarakan desakan keras agar Polda Sulut tidak tebang pilih atau terkesan mengulur waktu dalam mengusut kasus MEP di gedung Mission Center GMIM.
Adapun, Publik menantikan transparansi dan ketegasan yang sama. Jangan sampai perkara yang menyeret anggaran hibah daerah puluhan miliar ini menguap di tengah jalan atau hanya berhenti pada tataran klarifikasi tanpa adanya kejelasan status hukum.
“Masyarakat Sulawesi Utara ingin melihat konsistensi penegakan hukum. Jika di Diskominfo penyidik bisa menetapkan tersangka dan menahan oknum yang bertanggung jawab, maka kasus MEP di gedung Mission Center GMIM yang memakan anggaran fantastis ini juga harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya,” tegas sumber yang tak mau disebut identitasnya.
Kini, bola panas berada di tangan Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut.
Publik menanti, siapakah yang akhirnya harus bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran jumbo di gedung Mission Center GMIM tersebut?
(Enzo)