Netizensulut.com, MANADO — Ruang rapat Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi arena pembuktian komitmen pengawasan legislatif terhadap roda pemerintahan daerah.
Pada Rabu pertengahan pekan lalu (28/10/2026), jajaran anggota dewan memanggil sejumlah mitra kerja guna menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung dinamis dan penuh dinamika evaluasi.
Pertemuan strategis ini difokuskan pada peninjauan mendalam atas capaian program serta efisiensi anggaran Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.
Tak sekadar menengok ke belakang, rapat tersebut sekaligus membuka lembaran perancangan arah kebijakan melalui pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk Tahun Anggaran 2027 mendatang.
Jalannya RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu.
Didampingi dua legislator aktif lainnya, yakni Raski Mokodompit dan Fheramita Mokodompit, pimpinan rapat memandu alur diskusi agar tetap berfokus pada ketepatan sasaran belanja daerah dan akuntabilitas kinerja eksekutif.
Menakar Kinerja Biro hingga Badan Perbatasan
Sejak pagi, suasana ruang sidang diwarnai dengan pemaparan detail dari pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir.
Komisi I mendengarkan satu per satu presentasi mengenai angka penyerapan dana APBD, progres kegiatan di lapangan yang telah maupun sedang bergulir, hingga pengajuan proyeksi kebutuhan finansial untuk tahun berikutnya.
Tercatat ada tiga instansi vital di lingkup Sekretariat Daerah maupun Badan Provinsi yang memaparkan laporan kinerjanya.
Perangkat daerah tersebut mencakup Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat, serta Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui uji petik dokumen dan konfirmasi lisan dalam evaluasi ini, legislator ingin memastikan seluruh jengkal kegiatan OPD berjalan persis di atas rel perencanaan awal.
Target yang ditetapkan harus terukur secara kuantitatif maupun kualitatif, serta wajib dipastikan berdiri kokoh di atas payung hukum dan koridor perundang-undangan yang berlaku.
Catatan Kritis dan Dorongan Efektivitas
Sepanjang sesi tanggapan, para legislator Komisi I tak sekadar menjadi pendengar pasif.
Setelah menyimak paparan materi dari masing-masing kepala biro dan badan, anggota komisi langsung melontarkan serangkaian catatan kritis, masukan operasional, hingga saran penyempurnaan yang konstruktif.
Pembahasan rencana anggaran 2027 menjadi bagian yang paling banyak menyita perhatian.
Legislatif menegaskan bahwa formulasi pembangunan masa depan tidak boleh disusun secara asal atau sekadar menggugurkan kewajiban rutin.
Perencanaan wajib berakar pada realitas kebutuhan warga di lapangan, skala prioritas yang mendesak, serta asas kemanfaatan luas.
Pengawasan ketat ini dihadirkan demi mendorong penciptaan tata kelola pemerintahan daerah yang makin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, setiap rupiah APBD yang dikucurkan mampu dipertanggungjawabkan secara sah dan berdaya guna.
Alignment dengan Visi Kepemimpinan Daerah
Di tengah jalannya forum evaluasi, Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, memberikan penekanan khusus mengenai etos kerja birokrasi.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan birokrasi semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik dan hasil nyata yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
Braien mendorong seluruh jajaran perangkat daerah untuk menyelaraskan ritme kerja mereka dengan arah kebijakan serta akselerasi kerja cepat yang diusung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Ia menegaskan, indikator sukses sebuah program kerja tidak boleh dihentikan hanya pada tingginya persentase penyerapan dana atau selesainya acara seremoni di kertas kerja.
Manfaat substantif bagi warga adalah muara utama dari seluruh proses penganggaran.
“Gubernur Yulius ingin program pemerintah berdampak baik untuk masyarakat Sulut. Oleh karena itu, semua program kerja 2026 dan rencana program 2027 utamanya harus berdampak langsung kepada masyarakat,” jelas Braien.
Lebih lanjut, ia menaruh harapan besar agar forum RDP ini tidak dianggap sebagai formalitas tahunan belaka.
Evaluasi berseri ini mesti dijadikan titik balik bagi mitra kerja untuk membenahi kualitas eksekusi lapangan, memperkuat fondasi perencanaan anggaran, serta menjaga seluruh prosedur administrasi tetap taat hukum.
Pengawasan Berkelanjutan Demi Kesejahteraan Warga
Langkah pengawasan berkesinambungan ini menjadi bukti konkret pelaksanaan fungsi kontrol DPRD Sulut terhadap jajaran eksekutif.
Lewat dialog terbuka dan tatap muka secara langsung, dewan dapat memetakan potensi hambatan, memilah program yang sukses, sekaligus memberikan obat bagi kegiatan yang belum berjalan maksimal.
Perhatian besar yang dialokasikan pada penyusunan RKA 2027 diharapkan mampu melahirkan dokumen anggaran yang lebih realistis, terarah, dan menyatu dengan visi besar pembangunan Sulawesi Utara.
Sinergi yang terbangun antara legislatif dan pemerintah daerah ini menjadi kunci utama agar pembangunan daerah tidak melenceng dari koridor hukum.
Pada akhirnya, tata kelola yang tertib dan bersih akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di bumi Nyiur Melambai. (Enzo)
(ADVETORIAL)