Netizensulut.com, MANADO – Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Utara melontarkan kritik terhadap efektivitas peran Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Kritik tersebut menyusul rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2026 yang mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Sulawesi Utara sebesar 8,07 persen, sekaligus menempatkan daerah ini sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi se-Indonesia.
Ketua Bidang II BPD HIPMI Sulawesi Utara, Marcho Rizky Rampengan, menilai kondisi tersebut bukan sekadar persoalan statistik ekonomi, melainkan persoalan serius yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha, khususnya pengusaha muda yang sedang membangun dan mengembangkan usahanya.
“Ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan ekonomi di Sulawesi Utara, khususnya Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Ketika daerah kita mencatat inflasi tertinggi se-Indonesia sebesar 8,07 persen, publik patut mempertanyakan sejauh mana efektivitas peran dan kontribusi BI selama ini. Jangan sampai aktivitas pengendalian inflasi hanya terlihat dalam rapat koordinasi dan forum diskusi, sementara tekanan ekonomi justru semakin dirasakan masyarakat dan pelaku usaha,” tegas Marcho.
Menurutnya, tingginya inflasi menciptakan tekanan berlapis bagi pengusaha muda.
Kenaikan harga bahan baku, biaya logistik, distribusi, dan kebutuhan operasional membuat biaya produksi semakin tinggi.
Sementara itu, pengusaha tidak selalu memiliki ruang untuk menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan daya beli masyarakat dan persaingan pasar.
Kondisi ini berpotensi menekan margin keuntungan, menghambat ekspansi usaha, mengurangi kemampuan menyerap tenaga kerja, bahkan mengancam keberlangsungan UMKM dan usaha rintisan yang memiliki keterbatasan modal.
“Pengusaha muda hari ini sedang berjuang menciptakan lapangan kerja, membangun UMKM, membuka peluang investasi, dan menggerakkan ekonomi daerah. Tetapi bagaimana mereka bisa berkembang jika biaya produksi terus meningkat, harga bahan baku tidak stabil, daya beli masyarakat melemah, sementara kemampuan usaha untuk bertahan semakin terbatas? Jangan sampai pengusaha muda justru menjadi korban dari persoalan inflasi yang tidak tertangani secara optimal,” ungkapnya.
Marcho menegaskan, BI Perwakilan Sulawesi Utara tidak cukup hanya menyampaikan perkembangan inflasi dan melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah.
Sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung pengendalian inflasi, BI perlu memperlihatkan kontribusi yang terukur serta solusi yang dapat dirasakan langsung oleh dunia usaha.
HIPMI Sulut menawarkan sejumlah langkah konkret untuk menjadi perhatian bersama:
Pertama, evaluasi terbuka terhadap strategi pengendalian inflasi. BI bersama TPID perlu menyampaikan evaluasi mengenai faktor penyebab tingginya inflasi, efektivitas program yang telah dijalankan, serta target penurunan inflasi yang terukur.
Kedua, membangun sistem informasi harga dan pasokan yang mudah diakses pelaku usaha. Pengusaha, khususnya UMKM, membutuhkan informasi harga komoditas, ketersediaan bahan baku, dan potensi gangguan distribusi agar dapat menyusun strategi bisnis secara lebih akurat.
Ketiga, memperkuat kerja sama antardaerah dan rantai pasok. Pemerintah daerah bersama BI dan TPID perlu mendorong kemitraan antara sentra produksi dengan pelaku usaha, memperlancar distribusi komoditas, serta mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah tertentu.
Keempat, menghadirkan program stabilisasi harga yang berdampak langsung. Operasi pasar, gerakan pangan murah, penguatan cadangan pasokan, serta intervensi distribusi harus dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan riil masyarakat.
Kelima, melibatkan pengusaha muda sebagai mitra strategis pengendalian inflasi. HIPMI mendorong adanya ruang kolaborasi antara BI, pemerintah daerah, distributor, petani, koperasi, dan UMKM untuk membangun ekosistem perdagangan yang lebih efisien. Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi.
“Jangan hanya mengundang pengusaha muda dalam kegiatan seremonial atau forum sosialisasi. Libatkan kami dalam membangun solusi. HIPMI memiliki jaringan pengusaha di berbagai sektor yang bisa dikolaborasikan untuk memperkuat rantai pasok, distribusi, perdagangan, hingga akses pasar bagi produk lokal Sulawesi Utara,” jelas Marcho.
Ia juga meminta agar BI Perwakilan Sulawesi Utara bersama pemerintah daerah tidak saling melempar tanggung jawab.
Pengendalian inflasi memang merupakan kerja bersama, tetapi setiap institusi harus mampu menunjukkan kontribusi sesuai kewenangannya.
“Kalau masalahnya pasokan, benahi pasokan. Kalau distribusi menjadi persoalan, perbaiki distribusi. Kalau informasi harga tidak terintegrasi, bangun sistem informasinya. Kita membutuhkan solusi yang konkret, bukan sekadar penjelasan berulang setiap kali inflasi mengalami kenaikan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marcho menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus berjalan beriringan dengan stabilitas harga.
Sebab, pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti kemampuan masyarakat menjaga daya beli dan kemampuan pelaku usaha mempertahankan bisnisnya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Sulawesi Utara.
“Pertanyaan kami kepada BI Perwakilan Sulawesi Utara sederhana: apa langkah konkret setelah Sulawesi Utara tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi se-Indonesia? Apa strategi untuk membantu menjaga daya beli masyarakat dan melindungi keberlangsungan dunia usaha? Kami ingin ada jawaban melalui program nyata, bukan hanya narasi,” tegasnya.
BPD HIPMI Sulawesi Utara menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus mitra strategis pemerintah dan Bank Indonesia dalam mendorong stabilitas ekonomi daerah.
“Pengusaha muda tidak meminta perlakuan khusus. Kami hanya membutuhkan iklim usaha yang sehat, stabilitas harga, kepastian pasokan, dan kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi produktif. Jangan biarkan pengusaha muda terus berjuang sendirian menghadapi tekanan ekonomi. Inflasi harus dikendalikan bersama, dan hasilnya harus benar-benar dirasakan masyarakat serta dunia usaha,” tutup Marcho Rampengan.
(Enzo)