Netizensulut.com, BITUNG – Komitmen dalam mengawal aspirasi publik kembali ditunjukkan oleh Komisi III DPRD Sulawesi Utara.
Kali ini, fokus mereka tertuju pada penyelesaian masalah akses jalan utama yang menghubungkan kawasan lingkar tambang Likupang dengan Girian.
Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapojos, menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan warga wajib ditempatkan di posisi paling atas.
Apalagi, ada laporan bahwa jalur lama (existing) saat ini sudah terputus total dan sangat berisiko bagi keselamatan para pelintas jalan.
Hal tersebut diutarakan Berty selepas mengikuti rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Kapolres Bitung AKBP Albert Zai, manajemen PT Meares Soputan Mining (MSM), serta perwakilan warga setempat.
Pertemuan tersebut dilangsungkan di Fave Hotel Bitung pada Senin (15/6/2026).
Berty menjelaskan bahwa pihak legislatif sebenarnya sudah berulang kali menjembatani pertemuan demi menyudahi polemik menahun ini.
Kendati demikian, operasional jalur alternatif atau jalan baru yang dibangun PT MSM belum bisa berjalan mulus karena terganjal urusan ganti rugi tanah warga yang terdampak.
“Kami sudah beberapa kali memfasilitasi pertemuan ini, tetapi memang masih ada kendala di lapangan. Informasi yang kami terima, ada kesepakatan bahwa jalan baru belum bisa dibuka sebelum pembayaran lahan warga terdampak diselesaikan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan sikap di masyarakat, ada yang menerima dan ada yang masih menolak,” ujar Berty.
Melihat kondisi jalur lama yang sudah rusak parah dan tidak layak lagi dilewati, legislator senior ini meminta semua pihak bergerak cepat.
Mengingat status jalur tersebut adalah jalan nasional, maka tanggung jawab berada di bawah kendali Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN).
Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Sulut meminta dengan tegas agar BPJN segera turun tangan dan menunjukkan tanggung jawab nyata di lapangan.
“Karena ini jalan nasional, Balai Jalan harus hadir dan bertanggung jawab. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kondisi jalan yang membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam agenda rakor tersebut, sejumlah anggota Komisi III DPRD Sulut seperti Nick Lomban, Yongkie Limen, Roy Roring, Tonny Supit, dan Haslinda Rotinsulu juga tampak hadir.
Mereka menyodorkan opsi agar proses negosiasi dipercepat dalam beberapa hari ke depan, dengan harapan jalur baru bisa secepatnya dilalui oleh masyarakat.
Pihak Komisi III sangat berharap agar pemerintah daerah, pihak korporasi, dan elemen masyarakat dapat duduk bersama dengan kepala dingin demi melahirkan solusi konkrit agar masalah ini tidak terus mengambang.
(Nzo)